Mayoritas Penyandang Disabilitas di Indonesia Kekurangan Akses pada Teknologi Penunjang, Apa Dampaknya?

KOMPAS.com – Dialog publik yang dilakukan Katalis—program pengembangan bisnis dukungan pemerintah Indonesia dan Australia—pada Selasa (26/9/2023), memaparkan mengenai temuan Bank Dunia yang menyoroti sebagian besar penyandang disabilitas tidak dapat mengakses teknologi penunjang penting yang diperlukan untuk partisipasi penuh dalam pekerjaan.

Data menunjukkan, kelompok difabel di Indonesia dengan mayoritas adalah perempuan serta orang tua, secara konsisten memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buruk, akses yang lebih sedikit terhadap layanan publik, dan peluang ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas.

Faktanya, Indonesia berada di peringkat ke-115 dalam indeks inklusivitas pada 2020. Ini berarti, Tanah Air tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Thailand.

Diselenggarakan bersama program INKLUSI, acara bertajuk “Inklusi Difabel Penting: Dialog Publik Perdagangan dan Investasi” menggali berbagai cara untuk meningkatkan akses terhadap teknologi penunjang dan memastikan partisipasi yang lebih merata bagi kelompok difabel, sekaligus mengidentifikasi peluang signifikan perdagangan di Indonesia, dengan fokus pada ketersediaan, akses, keterjangkauan atau daya beli, dan kualitas, yang menurut para peserta merupakan hambatan utama.

“Alat bantu yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya 7 dari 50 jenis alat bantu yg direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Itu pun dengan lingkup pembiayaan kecil, sedangkan sebagian besarnya masih dibayar oleh pengguna,” ujar Direktur SIGAB Suharto.

Sebagai informasi, SIGAB merupakan salah satu mitra program INKLUSI yang berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam paparannya, Suharto mencontohkan bahwa alat bantu disabilitas netra tidak dijamin oleh JKN. Dampaknya, penyandang disabilitas kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan karena ketiadaan teknologi bantu.

Sementara itu, harga untuk teknologi penunjang di Indonesia, seperti kacamata, alat bantu dengar, dan kursi roda, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara sejenis dan umumnya hanya terjangkau oleh 20 persen rumah tangga terkaya.

“Menutup kesenjangan inklusi bagi kaum difabel di Indonesia akan berdampak positif secara sosial dan ekonomi, termasuk berpotensi meningkatkan perdagangan teknologi penunjang,” ujar Direktur Program IA-CEPA ECP Katalis Paul Bartlett.

Menurutnya, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) memungkinkan kedua negara mengidentifikasi peluang dan tantangan guna mendukung upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi hambatan dan memfasilitasi inklusi kaum difabel.

Sebagai informasi, hasil dari diskusi tersebut akan digunakan untuk memperkaya studi yang saat ini dilakukan oleh Katalis mengenai perdagangan peralatan medis dan teknologi penunjang antara Indonesia dan Australia, yang akan dirilis pada awal 2024. Informasi selengkapnya dapat diakses di katalis.org.