Kemenhut: Program FOLU Bakal Dorong Transisi Ekonomi Hijau

BOGOR, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Kehutanan, Haruni Krisnawati, mengungkapkan bahwa program Forestry and Other Land Use (FOLU) akan mendorong transisi ekonomi hijau. Sektor FOLU diproyeksikan memangkas hampir 60 persen dari total emisi di dunia.

"Ini (FOLU) akan mendorong menuju transisi ekonomi hijau, kalau mungkin mendengar ada istilah perdagangan karbon ke depan di rangkaian itu. Tentunya itu hanya salah satu instrument saja, ada banyak channel-channel yang akan bisa mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi," ujar Haruni dalam Journalist Workshop on Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Bogor, Sabtu (17/5/2025).

Dalam target FOLU Net Sink 2030, pemerintah juga perlu menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, kata Haruni, kegiatan FOLU bertujuan memulihkan ekosistem, ketahanan iklim, hingga konservasi. Sedangkan pada aspek sosial melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam proyek tersebut.

Baca juga: RI Perlu Dana Rp 400 Triliun untuk Proyek FOLU Net Sink

"Ada pemberdayaan masyarakat, dan tentunya termasuk masalah-masalah sosial, konflik dan sebagainya. Harapannya dari kegiatan FOLU bisa jadi penengah," jelas dia.

Di sisi lain, Haruni menyoroti triple planet crisis berupa perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan di sektor kehutanan. Menurut dia, FOLU bisa menjadi cara untuk mengatasi kondisi itu.

"Dalam menghadapi tantangan tersebut tentunya kami tidak bisa sendiri, pemerintah tidak mungkin menghadapi tantangan tersebut sendiri. Perlu kerja sama, partisipasi dari semua pihak dari private sector, akademisi, komunitas, tentunya dukungan dari internasional agar Folu Net Sink bisa berhasil," ucap Haruni.

Adapun pemerintah memerlukan pendanaan Rp 400 triliun untuk proyek FOLU Net Sink 2030. Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, mengatakan awalnya target pendanaan di sektor FOLU sebesar Rp 200 triliun pada 2022.

Baca juga: 55 Unit Usaha Ilegal Disegel karena Masuk Kawasan Hutan

Namun angka ini diprediksi naik dengan mempertimbangkan target penurunan emisi sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah dan industri pengolahan.

"Ternyata perlu dana sekitar Rp 400 triliun, dan kalau ini ditanggung oleh APBN tentu tidak akan mampu. Sehingga kami bisa menggali semua sumber-sumber pendanaan," kata Ruandha, Jumat (16/5/2025).

Dia menyebut, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menghibahkan dana pada proyek FOLU. Dana penanganan perubahan iklim termasuk program FOLU Net Sink 2030 terkumpul sekitar Rp 21 triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca juga: Mandek 15 Tahun, Bahas Segera RUU Kehutanan demi Hak Masyarakat Adat

"Sekarang sudah sekitar Rp 21 triliun sudah ada di BPDLH yang sudah dialokasikan untuk implementing partner. Ada 51 implementing partner, dan yang terbaru 21 implementing partner yang akan melakukan kegiatan-kegiatan FOLU," jelas Ruandha.

FOLU Net Sink adalah kondisi di mana penyerapan karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, RI harus memangkas 140 juta ton CO2 ekuivalen di 2030.