Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

23,7 Persen Pembangkit Listrik Batu Bara Indonesia adalah PLTU "Captive"

Kompas.com, 26 September 2023, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - 23,7 persen pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia merupakan PLTU captive.

PLTU captive adalah pembangkit listrik batu bara yang dioperasikan dan dipakai di luar jaringan listrik oleh pelaku industri.

Temuan tersebut merupakan hasil laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM).

Baca juga: PLTU Batu Bara Terakhir di Indonesia Pensiun 2058

Laporan bertajuk "Emerging captive coal power in Indonesia: Dark clouds on clean energy’s horizon" tersebut dirilis pada 20 September 2023.

Dalam laporan tersebut, CREA dan GEM menyebutkan Indonesia memiliki kapasitas terpasang PLTU batu bara sebesar 45.638 megawatt (MW) dengan jumlah unit 249.

Dari jumlah tersebut, 76,3 persen atau 34.817 MW di antaranya adalah untuk kebutuhan listrik.

PLN memiliki 83 unit dengan kapasitas terpasang 20.326 MW. Sedangkan produsen listrik swasta mengoperasikan 49 unit PLTU batu bara dengan kapasitas terpasang 14.491 MW.

Baca juga: Aktivis Desak OJK Keluarkan PLTU Batu Bara dari Revisi Taksonomi Hijau

Sisanya, 117 unit dengan kapasitas terpasang 10.821 MW, merupakan PLTU captive.

Dalam laporannya, CREA dan GEM melaporkan bahwa kapasitas terpasang PLTU captive meningkat drastis salam 10 tahun terakhir.

PLTU captive melonjak hampir dua kali lipat, dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023.

Pesatnya perkembangan tersebut menjadikan Indonesia mengalami peningkatan PLTU captive hampir lima kali lebih cepat dibandingkan negara lain di dunia.

Baca juga: PLTU di Kawasan Industri Hijau Berpotensi Bikin Rugi Rp 3,93 Triliun

Ironinya adalah, 7.273 MW atau 67,21 persen alias lebih dari separuh PLTU captive digunakan untuk menyuplai smelter nikel, komponen penting dalam baterai.

Sebagaimana diketahui, baterai menjadi salah satu teknologi penting untuk transisi energi.

Kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua menjadi wilayah terbanyak dengan PLTU captive.

Mayoritas PLTU captive, yakni 86,3 persen, terletak di Indonesia Timur, wilayah dengan smelter logam termasuk nikel yang sedang bermekaran.

Baca juga: PLTU Batu Bara Ditinggal, Penambahan Pembangkit Listrik Fokus ke EBT

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kualitas Udara di Jabodetabek Membaik hanya Kalau Hujan
Kualitas Udara di Jabodetabek Membaik hanya Kalau Hujan
Pemerintah
Tak Lagi Cari Ikan, Nelayan Kini Berburu Sampah Plastik di Sungai
Tak Lagi Cari Ikan, Nelayan Kini Berburu Sampah Plastik di Sungai
LSM/Figur
34 Proyek WtE Dibangun Atasi Darurat Sampah, Green Jobs Terbuka untuk Berbagai Jurusan
34 Proyek WtE Dibangun Atasi Darurat Sampah, Green Jobs Terbuka untuk Berbagai Jurusan
Swasta
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Tarif Penerbangan hingga Ganggu Pendidikan
Pemerintah
BMKG: Musim Kemarau di Jabar Diprediksi Datang Lebih Awal
BMKG: Musim Kemarau di Jabar Diprediksi Datang Lebih Awal
Pemerintah
Dari Energi ke Kreatif, Langkah Bloom Group Bangun Bisnis yang Lebih Adaptif
Dari Energi ke Kreatif, Langkah Bloom Group Bangun Bisnis yang Lebih Adaptif
Swasta
Perdagangan Karbon Dinilai Lebih Efektif Kurangi Emisi ketimbang Pajak Karbon
Perdagangan Karbon Dinilai Lebih Efektif Kurangi Emisi ketimbang Pajak Karbon
LSM/Figur
Cuaca Terik Landa RI Sepekan Terakhir, Suhu Tertinggi Capai 37,5 Derajat
Cuaca Terik Landa RI Sepekan Terakhir, Suhu Tertinggi Capai 37,5 Derajat
Pemerintah
Gen Z Kini Turut Awasi Janji Keberlanjutan Perusahaan
Gen Z Kini Turut Awasi Janji Keberlanjutan Perusahaan
Pemerintah
Manajer Investasi Global Ini Berinvestasi di Proyek Restorasi Hutan Afrika Barat
Manajer Investasi Global Ini Berinvestasi di Proyek Restorasi Hutan Afrika Barat
Swasta
Pemerintahan Trump Gugat Aturan Emisi Kendaraan California yang Dinilai Terlalu Ketat
Pemerintahan Trump Gugat Aturan Emisi Kendaraan California yang Dinilai Terlalu Ketat
Pemerintah
BMKG Pastikan Indonesia Tak Dilanda Gelombang Panas
BMKG Pastikan Indonesia Tak Dilanda Gelombang Panas
Pemerintah
Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek
Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek
Pemerintah
Pemanasan Global Bikin Masyarakat Kurang Bergerak, Risiko Penyakit Kronis Naik
Pemanasan Global Bikin Masyarakat Kurang Bergerak, Risiko Penyakit Kronis Naik
LSM/Figur
DLH DKI Jakarta: Polusi Udara Jakarta 2019–2025 Lampaui Baku Mutu
DLH DKI Jakarta: Polusi Udara Jakarta 2019–2025 Lampaui Baku Mutu
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau