Ancaman Perubahan Iklim Makin Nyata, Green Building Perlu Diprioritaskan

KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai, pembangunan green building atau hunian layak berbasis ramah lingkungan seharusnya menjadi prioritas di Indonesia.

Pasalnya, ancaman perubahan iklim makin nyata dan telah dirasakan dampaknya selama 30 tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Iklim Terapan BMKG Marjuki di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Pembangunan Pasar Sanggeng Manokwari Usung Konsep Green Building

"Perubahan iklim ini nyata sudah kita rasakan sehingga pengembang perumahan diminta untuk lebih peduli dan mulai menerapkan green building dalam pembangunannya," kata Marjuki, sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Marjuki, salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah kekeringan yang dibuktikan dengan hari tanpa hujan di sebagian besar daerah yang sudah berlangsung sejak Juli hingga awal tahun depan.

Bahkan, BMKG mencatat per September 2023 merupakan bulan terpanas sepanjang masa, dengan suhu rata-rata global meningkat menjadi 36-38 derajat celsius atau mencapai rata-rata 1,5 derajat celsius di atas era pra-industri.

Kenaikan suhu Bumi tersebut diakibatkan oleh produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dan diperparah dengan fenomena El Nino di Samudera Pasifik.

Baca juga: BCI Asia Awards 2023 Digelar, Bangunan Hijau Jadi Salah Satu Penilaian

Hal-hal tersebut telah menyebabkan berbagai dampak seperti kekeringan meningkat 1,7 kali, disertai peningkatan polusi udara yang dapat berimplikasi penurunan kesehatan penduduk.

BMKG menilai, masyarakat perlu diperkenalkan dengan green building karena dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.

Green building adalah bangunan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penghematan energi, penghematan air, dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Salah satu contoh green building di Indonesia adalah perumahan dan rumah susun di Tegal, Jawa Tengah. Perumahan ini menerapkan berbagai prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, konservasi air, dan pengelolaan limbah yang baik.

Baca juga: Central Market PIK, Fasilitas Ritel Pertama Peraih Sertifikat Bangunan Hijau

Di sisi lain, kata Marjuki, semua pihak harus menyadari dalam upaya mitigasi perubahan iklim tidak hanya terkonsentrasi pada pemanfaatan sumber daya energi dan sektor ketahanan pangan.

Namun juga termasuk penyediaan hunian layak sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah perumahan di Indonesia mencapai 118,9 juta unit. Jumlah ini meningkat sebesar 2,9 persen dari tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1 juta unit merupakan rumah tinggal tunggal, 29,5 juta unit merupakan rumah tinggal susun, dan 9,3 juta unit merupakan rumah tinggal lainnya.

Baca juga: Kantor JLL Indonesia Diganjar Sertifikat Bangunan Hijau LEED Gold

Jumlah perumahan terbesar terdapat di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 64,8 juta unit. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera dengan 28,2 juta unit, Pulau Kalimantan dengan 12,7 juta unit, Pulau Sulawesi dengan 12,4 juta unit, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan 5,8 juta unit, dan Pulau Papua dengan 1,1 juta unit.

Marjuki berharap, para pengembang perumahan dapat lebih memahami pentingnya green building dan mulai menerapkan nya dalam pembangunan.

Di sisi lain, kolaborasi pemerintah dan swasta terkait penyesuaian terkait finansial juga harus diperhatikan sekaligus dinantikan agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat green building.

Baca juga: Proyek Bangunan Hijau BSD City Dikunjungi Pejabat Departemen Energi AS