Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik Indonesia Tak Pertimbangkan Rekomendasi IPCC untuk Atasi Perubahan Iklim

Kompas.com - 09/11/2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Belum ada partai politik di Indonesia yang mempertimbangkan rekomendasi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) untuk menekan laju perubahan iklim.

IPCC menetapkan dan menegaskan kembali target pengurangan emisi mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE) yang harus dicapai semua negara pada 2050.

Temuan mengenai partai politik di Indonesia yang tidak mempertimbangkan temuan IPCC muncul berdasarkan penelitian terbaru dari Yayasan Indonesia Cerah yang dirilis pada 13 September.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan Badai Menguat dengan Cepat

Studi tersebut diberi judul “Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai” yang diunggah di situs web Yayasan Indonesia Cerah.

Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data pemberitaan dari 10 media massa daring dengan pembaca terbanyak untuk dataset tiga tahun terakhir.

Data yang diambil menyangkut pemberitaan terhadap partai politik yang lolos ambang batas atau parliamentary threshold pada Pemilu 2019.

Dalam studinya, Yayasan Indonesia Cerah menyampaikan bahwa bahasan mengenai perubahan iklim dan transisi energi cenderung disampaikan untuk menjalin kerja sama internasional.

“Terbukti dari lebih banyak disampaikan pada agenda yang bersifat internasional, seperti KTT maupun pertemuan bilateral ketimbang kegiatan atau momentum lokal,” tulis tim penyusun dalam studi tersebut.

Baca juga: Perubahan Iklim Ancam Kehidupan Tumbuhan Jadi Punah

Rata-rata, partai politik lebih mendorong solusi teknologi, termasuk yang diragukan kinerjanya, dalam transisi energi dan perubahan iklim dibandingkan solusi berbasis alam.

Contoh solusi teknologi yang diragukan dapat mengurangi emisi secara signifikan seperti penangkap dan penyimpan karbon atau carbon capture storage (CCS), gasifikasi batu bara, nuklir, dan gas alam.

Sementara itu, solusi berbasis alam contohnya adalah konservasi serta restorasi lahan dan hutan.

Menurut laporan IPCC, suhu permukaan Bumi saat ini sudah lebih dari 1,09 derajat celsius dibandingkan periode antara 1850 hingga 1900.

Akan tetapi, kenaikan suhu Bumi tidak berhenti di situ, bahkan diprediksi akan terus meningkat akibat pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer.

Baca juga: Negara Kepulauan Paling Terdampak Perubahan Iklim, PDB Dihantam Keras

Apabila rata-rata suhu global meningkat mencapai 1,5 derajat celsius, akan berdampak pada sektor perairan dan pertanian.

Kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celsius juga menyebabkan distribusi dan intensitas curah hujan ekstrem meningkat, yang berpotensi menyebabkan banjir bandang.

Dalam Sintesa Laporan Penilaian keenam (AR6), IPCC memperingatkan bahwa negara-negara berkembang diprediksi akan merasakan dampaknya terlebih dahulu, meskipun akhirnya memengaruhi semua bentuk kehidupan di Bumi.

Dilansir dari Kompas.id, salah satu poin yang ditekankan dalam AR6 adalah penetapan target pengurangan emisi untuk mencegah kenaikan suhu Bumi hingga 2050.

Target pengurangan emisi harus dilakukan bersama-sama oleh semua negara dengan berbagai upaya, termasuk menghentikan penggunaan energi kotor dan beralih ke energi bersih.

Baca juga: Ancaman Perubahan Iklim Makin Nyata, Green Building Perlu Diprioritaskan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Daerah 3 Hari ke Depan
Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Daerah 3 Hari ke Depan
Pemerintah
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
Pemerintah
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Pemerintah
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
LSM/Figur
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
Pemerintah
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Pemerintah
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter 'Water Mist'
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter "Water Mist"
Pemerintah
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Pemerintah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Swasta
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Pemerintah
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Swasta
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Pemerintah
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Pemerintah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Pemerintah
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau