Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 23 Februari 2024, 19:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Metropolitan Invesment Project (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu) Losari yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo disebut memiliki teknologi tinggi dalam mengelola limbah cair dari rumah tangga warga.

Menurut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, ada kemungkinan teknologi serupa dipakai di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

"Kita sudah mengawali sebuah sistem kota dunia yaitu pengelolaan air limbah kota, Wiswater. Informasi saya dapat langsung dari pak Menteri (PUPR), inilah teknologi yang paling baru, dan kemungkinan ini tipe yang dipakai di IKN. Artinya, sebelum di IKN sudah ada di Makassar," kata Ramdhan di lokasi peresmian, Makassar, dilansir Antara, Jumat (23/2/2024). 

Baca juga: Pengelolaan Air Limbah di Makassar Selesai Dibangun, Minimalisasi Pencemaran

Menurut pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini, pengadaan IPAL berada di daerah perkotaan atau pusat kota. Srbab, sifatnya seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang berbayar, sehingga daerah yang mempunyai kemampuan tinggi didahulukan. 

Menurutnya, fasilitas berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) juga sudah berjalan dan dilayani. 

"Jadi, ini percontohan di Indonesia, sehingga kita kombinasikan LLTL itu pakai tangki tetap masuk di sini, diolah di sini. Jadi, kombinasi antara sistem peniupan bawah tanah dan sistem mobil tangki lumpur tinja itu dikelola di sini," papar Danny.

Saat ditanya kapan penerapan tarif pembayaran kepada masyarakat, kata dia, belum berbayar untuk sementara.

Adapun pengelolaannya telah dibagi dua, LLTL dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sedangkan untuk IPAL Losari dikelola PDAM.

Belajar dari Singapura

Ia mengatakan, pihaknya bahkan mulai belajar dari Singapura membuat multititanel bersama tim IKN yang sementara ini merancang pembuatannya.

"Makanya tahun ini saya sekalian datang sharing. Kami akan mulai, kami kemarin belajar bagaimana Singapura membuat multilititanel, dimana pipa, kabel listrik semua di bawah tanah," katanya.

Pemkot juga memiliki anggaran untuk melakukan pembongkaran sehingga ke depan semuanya langsung tersambung ke rumah warga.

"Jadi sekalian dibongkar, semua akan masuk ke rumah. Itu kan semua dibongkar trotoarnya, makanya nanti kita bongkar sekalian, dikerjakan supaya tidak kerja dua kali," tutur wali kota dua periode itu. 

Baca juga: Briket Limbah Kulit Kayu Gelam Bisa Jadi Sumber Energi Alternatif

Untuk ancang-ancang penerapan tarif, kata dia, sedang dianalisis. Jika memberatkan, masyarakat pasti diberi keringanan, sebab ini adalah hal baru.

Sedangkan untuk LLTT, kata dia, Pemkot sudah berpengalaman. Bahkan, warga kota paling taat membayar LLTT.

"Kita mencoba, ini kita baru belajar. Teman-teman dikirim ke Australia untuk belajar pengelolaannya, karena ini standar Australia, dan dibantu ADB (Asian Development Bank), mereka sudah belajar di sana. Kita perlu belajar di mana hal-hal yang perlu dikuasai, baru kita jalankan," tambah Danny. 

Sebagai informasi, sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kota Makassar.

Ini merupakan bagian dari Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP), dengan tujuan meningkatkan pelayanan air limbah terpadu pada kawasan perkotaan.

IPAL Losari dibangun selama tiga tahun sejak 2019-2023 dengan biaya Rp 1,2 triliun. Berkapasitas 16.000 meter kubik per hari, panjang pipa air limbah adalah 96 kilometer dan bisa melayani 41.000 kepala keluarga.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
Swasta
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
Swasta
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
LSM/Figur
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Swasta
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Pemerintah
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
LSM/Figur
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
LSM/Figur
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
LSM/Figur
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
LSM/Figur
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Pemerintah
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Pemerintah
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Pemerintah
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
LSM/Figur
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Pemerintah
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau