Meneropong Keadilan Transisi Energi PLTS Atap

Berlaku adil ini tentunya bukan hanya untuk transisi energi yang dilakukan oleh PLN dan pemilik modal saja, ataupun untuk skala besar saja. Keadilan ini perlu juga dirasakan oleh masyarakat.

Mengapa PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang pemilik sahamnya adalah rakyat, bisa-bisanya berlaku tidak adil?

PLTS skala besar yang dibangun PLN toh listriknya untuk rakyat. Sama dong, PLTS atap pun untuk rakyat!

Sungguh tidak adil jika hanya berpusat pada pemilik modal. Masyarakat harus dibolehkan membuat energinya sendiri.

Beri juga ruang untuk inisiatif warga terlibat dalam transisi energi. Masyarakat yang ingin memasang PLTS atap untuk memasok sebagian listriknya sehari-hari, jangan dihambat.

Harusnya malah didukung. Dimotivasi dengan insentif. Bukan dipersulit, apalagi diminta menyetor secara gratis listriknya ke PLN.

Apa yang bisa dilakukan?

Kita sering dicekoki dengan nasihat bahwa untuk mengubah dunia perlu dimulai dari diri sendiri. Jika kita setuju dengan hal tersebut, demokrasi transisi energi bersih dapat diawali dari rumah-rumah.

Jadi, perlu diberikan kemudahan untuk pelanggan PLN yang ingin memasang PLTS atap.

Mari kita lihat, negara tetangga kita, Australia. Mereka sangat mendukung PLTS atap. Ragam subsidi harga PLTS atap dikucurkan.

Subsidi baterai diberikan bagi yang ingin menggunakan listrik tanpa mengirimnya ke jaringan.

Tidak heran jika setiap satu dari dua rumah, kita bisa menemukan PLTS atap di sana. Hebatnya lagi, PLTS atap ini juga ditawarkan oleh 'PLN' Australia ke pelanggannya.

Saat ini kapasitas PLTS atap di Australia mencapai 33 Gigawatt (3,6 juta pelanggan). Indonesia dapat mencontohnya.

Indonesia pernah memberikan subsidi untuk pelanggan PLTS atap pada tahun 2022 yang disebut sebagai Sustainable Energy Fund. Hal semacam ini pun dapat direplikasi. Ambil dari sebagian dana Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) untuk subsidi masyarakat.

Mirip dengan subsidi dan insentif untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik, maka program subsidi baterai dapat menjadi solusi tambahan.

Apalagi, hilirisasi nikel dan pengembangan baterai dalam negeri juga menjadi fokus Pemerintah saat ini.