Jaga Tata Kelola, KLHK Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan

KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan upaya untuk menindak pelanggaran perdagangan karbon hutan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga bertindak dengan menerbitkan PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia.

Baca juga: Begini Cara Perhitungan Potensi Penyimpanan Karbon di Indonesia

Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Khairi Wenda, menyebut bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon tersebut, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon diwajibkan mengikuti regulasi.

"Bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” ujar Khairi, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/3/2024).

Untuk diketahui, pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Dengan demikian, hal ini membantah anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup. Serta menepis anggapan perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi pemerintah.

Baca juga: Jadi Rujukan, Bursa Karbon Indonesia Diklaim Terbaik di ASEAN

Pelanggar dikenakan sanksi

Berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku, penguasaan negara atas sumber daya alam dilakukan untuk kemakmuran rakyat sehingga mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur pemerintah.

Di sisi lain, konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional. Ini termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) negara yang telah menjadi komitmennya.

Lebih lanjut, kata Khairi, salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh KLHK.

Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 hektare di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia mengungkap, pencabutan tersebut disebabkan karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri LHK.

Serta melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimiliki, melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting, serta dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga:

• Begini Cara Perhitungan Potensi Penyimpanan Karbon di Indonesia
• Dapatkah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Dirasakan Masyarakat Adat?

Penegakan peraturan

Lebih lanjut, ia menyebut penerapan sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia.

Selain ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement, yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius.