Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebutuhan Meningkat, Indonesia Harus Pastikan Keamanan Ketahanan Energi

Kompas.com, 7 Maret 2024, 08:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Migas (PHE) Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mewujudkan ketahanan energi di masa depan perlu berjalan beriringan.

Pasalnya, kata dia, kebutuhan energi nasional di masa depan akan terus meningkat. Hal itu perlu dicukupi dari energi fosil maupun energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Panas Bumi dan Bioenergi Potensial Jadi Beban Listrik Utama

“Semua sependapat bahwa go green sesuatu yang mutlak, tetapi kapan? Persoalannya, ini seperti dua mata uang, di satu sisi go green, di sisi lain ketahanan energi. Dua-duanya harus menggelinding sebagai kekuatan kita,” ujar Muharram.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi “Energy as A Driver of Economic Growth” pada acara Indonesian Data Economic and Conference (IDE) Katadata 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Berkaca dari pentingnya menciptakan ketahanan energi, ia menyebut Pertamina gencar melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber minyak dan gas bumi (migas). Sebab, energi fosil masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi energi.

Genjot eksplorasi migas

Ia menuturkan, pada 2023, kebutuhan energi nasional mencapai 245 mega ton setara minyak, sedangkan kontribusi EBT hanya sekitar 13,1 persen.

Sementara itu, kebutuhan energi primer pada 2050 diproyeksikan naik sekitar empat kali lipat atau mencapai 1.000 mega ton setara minyak. Pada periode itu, porsi EBT diperkirakan sebesar 23 persen.

Baca juga: Nilai Ekonomi Karbon PLTS Atap On-grid Harus Dinikmati Pemilik

“Ketika melihat masih ada 44 persen migas (tahun 2050) yang harus dipenuhi, itu yang menjadi semangat kami di Pertamina untuk terus melakukan eksplorasi. Karena kalau tidak, kita mempertaruhkan bangsa untuk menjadi konsumen,” tutur Muharram.

Oleh sebab itu, ia melanjutkan, Indonesia harus bijak dalam melihat proses transisi energi, untuk memastikan kekuatan di kedua sisi. 

"Kita harus bijak, bagaimana caranya secara gradual bergeser ke energi yang lebih bersih, tapi memastikan ketahanan energi primier kita aman,” imbuhnya.

Dorong transisi dan keamanan energi

Muharram menjelaskan cara yang ditempuh Pertamina untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan, ada tiga golongan perusahaan minyak dalam menyikapi Kesepakatan Paris (Paris Agreement). 

Pertama, ada perusahaan yang langsung mengambil posisi go green. Kedua, perusahaan minyak yang tetap melanjutkan bisnis energi fosil sambil menumbuhkan energi-energi hijau.

“Kalau kita lihat mereka spend capital expenditure-nya sekitar 30 persen untuk mengembangkan energi yang green,” ujar Muharram.

Baca juga: Kemenko Marves Sebut 4 Hal Penting Transisi Energi, Ada Elektrifikasi

Terakhir, ada perusahaan minyak yang tetap tumbuh dengan mengandalkan energi fosil. Namun, perusahaan-perusahaan ini juga memastikan solusi untuk mengurangi karbon.

PHE berada pada kelompok ini dengan berupaya mengurangi emisi karbon pada kegiatan operasional melalui teknologi carbon capture storage (CCS) atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

“Kami berusaha untuk tidak menjadi penyumbang karbon tetapi paling tidak kami melakukan upaya-upaya untuk mengurangi karbon melalui CCS/CCUS. Kami juga menjaga ketahanan energi nasional karena bangsa ini masih membutuhkan itu,” tuturnya.

"Lain soal kalau memang kita sudah mendapatkan energi terbarukan di mana Indonesia sudah percaya diri untuk beralih ke EBT," pungkas Muharram. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ketika Indonesia Sibuk Menyelamatkan Bisnis, Bukan Bumi
Ketika Indonesia Sibuk Menyelamatkan Bisnis, Bukan Bumi
Pemerintah
Iran Alami Kekeringan Parah, 14 Juta Warga Teheran Berisiko Direlokasi
Iran Alami Kekeringan Parah, 14 Juta Warga Teheran Berisiko Direlokasi
Pemerintah
Studi Sebut Mobil Murah Jauh Lebih Berpolusi
Studi Sebut Mobil Murah Jauh Lebih Berpolusi
LSM/Figur
Uni Eropa Tunda Setahun Penerapan Regulasi Deforestasi EUDR
Uni Eropa Tunda Setahun Penerapan Regulasi Deforestasi EUDR
Pemerintah
Dekan FEM IPB Beri Masukan untuk Pembangunan Afrika dengan Manfaatkan Kerja Sama Syariah
Dekan FEM IPB Beri Masukan untuk Pembangunan Afrika dengan Manfaatkan Kerja Sama Syariah
LSM/Figur
Studi: Negara-negara Kaya Kompak Pangkas Bantuan untuk Negara Miskin
Studi: Negara-negara Kaya Kompak Pangkas Bantuan untuk Negara Miskin
Pemerintah
Baru 2 Bandara Pakai BTT Listrik, Kemenhub Siapkan Revisi Standar Nasional
Baru 2 Bandara Pakai BTT Listrik, Kemenhub Siapkan Revisi Standar Nasional
Pemerintah
BRIN: Peralihan ke BTT Listrik Pangkas Emisi Bandara hingga 31 Persen
BRIN: Peralihan ke BTT Listrik Pangkas Emisi Bandara hingga 31 Persen
LSM/Figur
Etika Keadilan Masyarakat dan Iklim
Etika Keadilan Masyarakat dan Iklim
Pemerintah
Akhiri Krisis Air, Vinilon Group dan Solar Chapter Alirkan Air Bersih ke Desa Fafinesu NTT
Akhiri Krisis Air, Vinilon Group dan Solar Chapter Alirkan Air Bersih ke Desa Fafinesu NTT
Swasta
Kisah Kampung Berseri Astra Cidadap, Ubah Tambang Ilegal Jadi Ekowisata
Kisah Kampung Berseri Astra Cidadap, Ubah Tambang Ilegal Jadi Ekowisata
Swasta
IEA: Dunia Menjadi Lebih Hemat Energi, tetapi Belum Cukup Cepat
IEA: Dunia Menjadi Lebih Hemat Energi, tetapi Belum Cukup Cepat
Pemerintah
Intensifikasi Lahan Tanpa Memperluas Area Tanam Kunci Keberlanjutan Perkebunan Sawit
Intensifikasi Lahan Tanpa Memperluas Area Tanam Kunci Keberlanjutan Perkebunan Sawit
Swasta
Industri Penerbangan Asia Pasifik Siap Penuhi Target 5 Persen Avtur Berkelanjutan
Industri Penerbangan Asia Pasifik Siap Penuhi Target 5 Persen Avtur Berkelanjutan
Pemerintah
Indonesia Ingin Bangun PLTN, tapi Geopolitik Jadi Pertimbangan Utama
Indonesia Ingin Bangun PLTN, tapi Geopolitik Jadi Pertimbangan Utama
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau