Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebutuhan Meningkat, Indonesia Harus Pastikan Keamanan Ketahanan Energi

Kompas.com - 07/03/2024, 08:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Migas (PHE) Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mewujudkan ketahanan energi di masa depan perlu berjalan beriringan.

Pasalnya, kata dia, kebutuhan energi nasional di masa depan akan terus meningkat. Hal itu perlu dicukupi dari energi fosil maupun energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Panas Bumi dan Bioenergi Potensial Jadi Beban Listrik Utama

“Semua sependapat bahwa go green sesuatu yang mutlak, tetapi kapan? Persoalannya, ini seperti dua mata uang, di satu sisi go green, di sisi lain ketahanan energi. Dua-duanya harus menggelinding sebagai kekuatan kita,” ujar Muharram.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi “Energy as A Driver of Economic Growth” pada acara Indonesian Data Economic and Conference (IDE) Katadata 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (5/3/2024). 

Berkaca dari pentingnya menciptakan ketahanan energi, ia menyebut Pertamina gencar melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber minyak dan gas bumi (migas). Sebab, energi fosil masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi energi.

Genjot eksplorasi migas

Ia menuturkan, pada 2023, kebutuhan energi nasional mencapai 245 mega ton setara minyak, sedangkan kontribusi EBT hanya sekitar 13,1 persen.

Sementara itu, kebutuhan energi primer pada 2050 diproyeksikan naik sekitar empat kali lipat atau mencapai 1.000 mega ton setara minyak. Pada periode itu, porsi EBT diperkirakan sebesar 23 persen.

Baca juga: Nilai Ekonomi Karbon PLTS Atap On-grid Harus Dinikmati Pemilik

“Ketika melihat masih ada 44 persen migas (tahun 2050) yang harus dipenuhi, itu yang menjadi semangat kami di Pertamina untuk terus melakukan eksplorasi. Karena kalau tidak, kita mempertaruhkan bangsa untuk menjadi konsumen,” tutur Muharram.

Oleh sebab itu, ia melanjutkan, Indonesia harus bijak dalam melihat proses transisi energi, untuk memastikan kekuatan di kedua sisi. 

"Kita harus bijak, bagaimana caranya secara gradual bergeser ke energi yang lebih bersih, tapi memastikan ketahanan energi primier kita aman,” imbuhnya.

Dorong transisi dan keamanan energi

Muharram menjelaskan cara yang ditempuh Pertamina untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan, ada tiga golongan perusahaan minyak dalam menyikapi Kesepakatan Paris (Paris Agreement). 

Pertama, ada perusahaan yang langsung mengambil posisi go green. Kedua, perusahaan minyak yang tetap melanjutkan bisnis energi fosil sambil menumbuhkan energi-energi hijau.

“Kalau kita lihat mereka spend capital expenditure-nya sekitar 30 persen untuk mengembangkan energi yang green,” ujar Muharram.

Baca juga: Kemenko Marves Sebut 4 Hal Penting Transisi Energi, Ada Elektrifikasi

Terakhir, ada perusahaan minyak yang tetap tumbuh dengan mengandalkan energi fosil. Namun, perusahaan-perusahaan ini juga memastikan solusi untuk mengurangi karbon.

PHE berada pada kelompok ini dengan berupaya mengurangi emisi karbon pada kegiatan operasional melalui teknologi carbon capture storage (CCS) atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

“Kami berusaha untuk tidak menjadi penyumbang karbon tetapi paling tidak kami melakukan upaya-upaya untuk mengurangi karbon melalui CCS/CCUS. Kami juga menjaga ketahanan energi nasional karena bangsa ini masih membutuhkan itu,” tuturnya.

"Lain soal kalau memang kita sudah mendapatkan energi terbarukan di mana Indonesia sudah percaya diri untuk beralih ke EBT," pungkas Muharram. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mengurai Strategi Hijau ASDP untuk Ferry Inklusif dan Berkelanjutan
Mengurai Strategi Hijau ASDP untuk Ferry Inklusif dan Berkelanjutan
BUMN
Dulu Melindungi, Kini Mencemari: Masker Covid-19 Jadi Masalah Global
Dulu Melindungi, Kini Mencemari: Masker Covid-19 Jadi Masalah Global
LSM/Figur
CarbonEthics Hitung Jejak Karbon AIGIS 2025, Capai 98,58 Ton CO2e
CarbonEthics Hitung Jejak Karbon AIGIS 2025, Capai 98,58 Ton CO2e
Swasta
BNPB: Banjir Bali Tunjukkan Kompleksitas Iklim, Bencana Hidrometeorologi, dan Prakiraan Cuaca
BNPB: Banjir Bali Tunjukkan Kompleksitas Iklim, Bencana Hidrometeorologi, dan Prakiraan Cuaca
Pemerintah
KLH Proyeksikan 4,8 Juta Ton CO2 Bisa Dijual di Pasar Karbon
KLH Proyeksikan 4,8 Juta Ton CO2 Bisa Dijual di Pasar Karbon
Pemerintah
Krisis Iklim, DBD Merebak, Ada 4,6 Juta Tambahan Kasus per Tahun
Krisis Iklim, DBD Merebak, Ada 4,6 Juta Tambahan Kasus per Tahun
LSM/Figur
Ironi Perikanan Indonesia: Produk Buruk, Penduduk Pesisir Stunting
Ironi Perikanan Indonesia: Produk Buruk, Penduduk Pesisir Stunting
Pemerintah
6 Tersangka Penambang Emas Ilegal di TN Meru Betiri Terancam 15 Tahun Penjara
6 Tersangka Penambang Emas Ilegal di TN Meru Betiri Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
Dari Limbah Jadi Harapan: Program FABA PLN Buka Jalan Kemandirian Warga Binaan
BUMN
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
Hari Ozon Sedunia, Belantara Foundation Gandeng Vanfu Tanam Pohon di Riau
LSM/Figur
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut
Pemerintah
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
UNICEF Ungkap Paradoks Malnutrisi: Obesitas Lebih Banyak daripada Kurang Gizi
Pemerintah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemotongan Dana Pendidikan Global Berpotensi Sebabkan 6 Juta Anak Putus Sekolah
Pemerintah
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
GLF, Forum Bentang Alam Global, Tunjuk Orang Indonesia Jadi Direktur
LSM/Figur
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau