Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Ekonomi Karbon PLTS Atap "On-grid" Harus Dinikmati Pemilik

Kompas.com - 06/03/2024, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Nilai ekonomi karbon pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) semestinya harus dinikmati oleh pemiliknya.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024, nilai ekonomi karbon dari PLTS atap yang terhubung jaringan alias on-grid menjadi milik pemerintah sebelum ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Regulasi tersebut merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya yakni Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021.

Baca juga: Aturan Kuota dan Periode Pendaftaran Hambat Penetrasi PLTS Atap

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Arya Rezavidi menuturkan, klausul tersebut dapat mengurangi minat calon pengguna untuk memasang PLTS atap.

"Rencana pemanfaatan nilai karbon PLTS yang nantinya akan menjadi milik pemerintah dapat mengurangi minat calon pemilik aset PLTS atap untuk membelinya," kata Arya Selasa (5/3/2024).

Dia menambahkan, nilai ekonomi karbon PLTS atap on-grid harusnya bisa menjadi nilai tambah bagi produk atau industri dalam negeri yang memanfaatkannya sebagai salah satu sumber listrik.

Arya mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap klausul pemanfaatan nilai ekonomi karbon dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024.

Baca juga: Kementerian ESDM Sebut Revisi Aturan PLTS Atap Pertimbangkan Masukan Masyarakat

Evaluasi dilakukan agar nilai ekonomi karbon dari PLTS atap on-grid memberikan manfaat atau nilai tambah bagi penggunanya.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, nilai ekonomi karbon dari PLTS atap on-grid juga telah diatur.

Dalam peraturan sebelumnya, nilai ekonomi karbon dan mekanisme bisnis perdagangan karbon dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

Baca juga: Kapasitas Terpasang PLTS Indonesia Rendah di ASEAN

Itu artinya, nilai ekonomi karbon dari PLTS atap on-grid tidak diklaim miliki pemerintah.

Setelah ada revisi, nilai ekonomi karbon dari penggunaan PLTS atap on-grid dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Karena sejauh ini belum ada ketentuan perundang-undangan, dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024, nilai ekonomi karbon dari penggunaan PLTS atap on-grid diklaim menjadi milik pemerintah.

Baca juga: Meneropong Keadilan Transisi Energi PLTS Atap

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Balik Target 'Net Zero Emission': Apakah Kita Melangkah Maju?

Di Balik Target "Net Zero Emission": Apakah Kita Melangkah Maju?

Pemerintah
Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

LSM/Figur
15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Pemerintah
Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Pemerintah
Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Pemerintah
Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Pemerintah
Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Pemerintah
Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

LSM/Figur
Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Pemerintah
Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Pemerintah
Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pemerintah
Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

LSM/Figur
Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Pemerintah
Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com