Fluktuasi Harga Batu Bara Disebut Hantui Indonesia karena Ketergantungan Energi Fosil

KOMPAS.com - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan bahwa risiko fiskal dari fluktuasi harga batu bara menghantui Indonesia lantaran terlalu bergantung dengan energi fosil.

Hal ini disampaikan Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyusul wacana pemerintah memangkas produksi batu bara. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib ekonomi nasional pada harga pasar global yang tidak menentu.

"Pemerintah harus segera menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi, terutama di daerah-daerah penghasil tambang. Secara paralel, transisi ekonomi harus disiapkan agar ketergantungan pendapatan daerah terhadap bagi hasil batu bara mulai dialihkan ke sektor yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi," ujar Aryanto dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga:

• Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
• Teknologi Satelit Ungkap Sumber Emisi Metana dari Minyak, Gas, dan Batu Bara Global

Indonesia dihantui risiko fiskal terkait harga batu bara

Pemerintah diimbau tidak hanya fokus pada angka pengurangan produksi

PIXABAY/BEN SCHERJON Indonesia disebut terlalu bergantung dengan energi fosil batu bara, sehingga risiko fiskal akibat naik turunnya harga masih menghantui.

Pihaknya mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka pengurangan produksi, tetapi juga memastikan kebijakan diikuti dengan menghentikan pemberian izin tambang batu bara baru secara permanen.

Selanjutnya, kedua, menyiapkan skema perlindungan bagi pekerja serta transformasi ekonomi daerah tambang.

Lalu, membuka data produksi dan penerimaan secara transparan untuk menghindari praktik pemburuan rente atau jalan mendapatkan keuntungan yang tak transparan, dalam pembagian sisa kuota produksi.

“Pemangkasan produksi tahun 2026 adalah ujian bagi pemerintah apakah kita akan benar-benar bertransisi, atau sekadar melakukan manajemen stok sambil menunggu harga naik untuk kembali merusak lingkungan," sebut Aryanto.

Di sisi lain, PWYP berpandangan rencana pemangkasan batu bara harus menjadi momentum mempercepat transisi energi.

Aryanto mendesak agar pemerintah tidak hanya mengambil keputusan tersebut lantaran harga batu bara yang anjlok.

Baca juga: 4 Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Kalimantan Ditangkap, Alat Berat Disita

Terlebih, pengurangan produksi seharusnya dilakukan sejak lama jika merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Kita butuh visi transformatif memangkas produksi untuk menyelamatkan lingkungan dan mempercepat transisi energi, bukan sekadar menyelamatkan margin keuntungan korporasi,” ujar Aryanto.

Menurut dia, membanjirnya produksi batu bara hingga menembus angka 800 juta ton pada tahun 2024 merupakan bukti nyata terhambatnya transisi energi dalam negeri. Produksi yang amat masif, kata Aryanto, menyebabkan lemahnya insentif untuk beralih ke energi terbarukan.

"Pemangkasan produksi adalah keharusan untuk mencapai target Net Zero Emission. Kita tidak bisa bicara transisi energi jika di hulu pasokan batu bara terus digenjot tanpa kendali," papar dia.

Sebagaimana mandat RUEN, penurunan produksi batu bara hingga 400 juta ton perlu menjadi komitmen yang mengikat dalam peta jalan dekarbonisasi Indonesia.

Baca juga: Kaltim Bisa Keluar dari Ekonomi Minyak dan Batu Bara, Masa Depan Hijau Sudah Terlihat