Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Provinsi dengan Dokter Paling Sedikit, Mayoritas di Indonesia Timur

Kompas.com, 9 Maret 2024, 10:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Persebaran dokter di Indonesia belum merata. Ketimpangan kehadiran tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dalam Statistik Indonesia 2024, jumlah dokter di seluruh Indonesia tercatat 183.648 orang.

Jumlah dokter dalam publikasi BPS tersebut mencakup dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Baca juga: Janji Prabowo Tambah 300 FK dan Ketimpangan Distribusi Dokter

Dari jumlah tersebut, mayoritas dokter atau 57,13 persen di antaranya menumpuk di enam provinsi di Pulau Jawa.

Jumlah dokter di Jawa menurut data BPS tercatat 104.922 orang. Itu artinya, tersisa 78.726 dokter yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Melihat data tersebut, tergambar kesenjangan persebaran dokter. Selain itu, ada beberapa provinsi dengan jumlah dokter di bawah 1.000 orang.

Wilayah Papua menjadi daerah dengan kehadiran dokter paling sedikit di Indonesia. Jumlah dokter di enam provinsi di Papua menurut BPS adalah 2.571 orang.

Jumlah tersebut hanya 1,40 persen saja dari total dokter se-Indonesia atau hanya 2,45 persen saja dari jumlah dokter di Jawa.

Baca juga: 30 Dokter Hewan di NTT Dilatih Hadapi Wabah Penyakit Ternak

Selain Papua, beberapa daerah juga memiliki kehadiran dokter yang sedikit. Mayoritas situasi ini terjadi di Indonesia Timur.

Dilansir dari Statistik Indonesia 2024, berikut 10 provinsi dengan jumlah dokter paling sedikit.

  1. Papua Pegunungan: 235 orang
  2. Papua Selatan: 308 orang
  3. Papua Barat Daya: 385 orang
  4. Papua Tengah: 412 orang
  5. Papua Barat: 432 orang
  6. Sulawesi Barat: 578 orang
  7. Gorontalo: 678 orang
  8. Kalimantan Utara: 691 orang
  9. Maluku Utara: 769 orang
  10. Papua: 799 orang

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui terjadi ketimpangan persebaran dokter di Indonesia.

Pada Oktober 2023, Muhadjir mengatakan secara keseluruhan jumlah dokter di Indonesia masih belum memadai.

Kekurangan dokter di Indonesia, kata Muhadjir, cukup mengkhawatirkan terutama di luar pulau Jawa.

Baca juga: Dokter Bedah Ini Manfaatkan Lahan Sempit di Rumah untuk Beternak Lele

"50 persen puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) di Indonesia Timur seperti Papua tidak memiliki dokter umum dan lebih mengkhawatirkan untuk dokter spesialis," ucap Muhadjir dikutip dari situs web Kemenko PMK.

Dia mengungkapkan, ketimpangan sebaran dokter di Indonesia disebabkan oleh bias kebijakan yang menggunakan standar tenaga kesehatan dari pusat atau Pulau Jawa.

Menurutnya, suplai dokter di daerah masih mengandalkan Pemerintah Pusat. Bila kondisi tersebut terus terjadi, ketimpangan akan terus berlangsung.

"Bayangan saya tidak mungkin kalau menyelesaikan masalah di Papua kalau dokternya atau perawatnya bukan dari Papua. SDM (sumber daya manusia) lokal Papua atau Indonesia Timur banyak yang cerdas. Mereka bisa kita berdayakan, dididik, dilatih untuk bisa menjadi tenaga kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Agincourt Gelar Dokter Spesialis Masuk Desa, 143 Warga Tapanuli Selatan Terlayani

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Pemerintah
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Pemerintah
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
Swasta
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Pemerintah
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Pemerintah
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pemerintah
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
LSM/Figur
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Pemerintah
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
LSM/Figur
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
LSM/Figur
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Pemerintah
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau