Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akses Air Bersih di Dunia Tak Merata, RI Usul Bentuk Global Water Fund

Kompas.com, 1 Mei 2024, 08:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Dana Air Global atau Global Water Fund dalam World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.

Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan World Water Forum ke-10 sekaligus Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, Global Water Fund sangat penting merespons ketimpangan anggaran.

Global Water Fund juga dinilai penting guna mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 6 yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada 2030.

Baca juga: HUT ke-52, REI Bangun Fasilitas Air Bersih dan Masjid di Golo Mori

Pasalnya, sampai saat ini masih ada 2,2 miliar penduduk dunia yang masih belum mendapat akses air bersih.

"Global Water Fund yang diproyeksikan untuk kebutuhan infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan, akan menjadi langkah nyata mengatasi masalah air dunia," ujar Herry dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2024).

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia sejauh ini telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) atau Dana Air Indonesia sebagai upaya mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia.

"IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga 1 miliar dollar AS untuk proyek air bersih," ucao dia.

Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menyampaikan, hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan menjadi nota konsep yang akan dibawa dan dielaborasikan dalam World Water Forum ke-10 di Bali.

Baca juga: World Water Forum di Bali Bentuk Kemitraan Konservasi Air Global

Tiga proses utama dalam forum tersebut adalah politik, regional, dan tematik.

Sementara itu, Direktur Pusat Pendanaan Iklim dan Kebijakan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan berujar pentingnya belajar dari pengalaman Pandemic Fund dan Green Climate Fund jika usulan pembentukan Global Water Fund disepakati di World Water Forum ke-10.

Dia menuturkan, membentuk arsitektur pembiayaan global seperti Global Water Fund adalah langkah preventif yang tepat dalam merespons ancaman krisis air.

"Kesiapan dan mawas diri adalah kunci. Pandemi mengajarkan kita bahwa biaya atas ketidaksiapan akan jauh lebih tinggi," tuturnya.

Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam forum air internasional terbesar sejagad tersebut.

Baca juga: Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Pertama, kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang khusus ditujukan pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan.

Kedua, menciptakan hubungan dengan institusi, akademisi, organisasi penelitian, serta lembaga internasional lainnya.

Ketiga, kehadiran konsorsium yang berfokus pada pusat data.

Keempat, mengoordinasikan serta mengimplementasikan berbagai upaya multipihak untuk menciptakan sebuah deklarasi atau inisiatif terkait permasalahan air dunia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penetapan Hari Danau Sedunia dalam WWF ke-10 untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air.

Baca juga: World Water Forum 2024 Bali, Diplomasi Air Indonesia untuk Dunia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon
Swasta
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih
Pemerintah
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?
LSM/Figur
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi
LSM/Figur
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya
Pemerintah
Praktik 'Open Dumping' Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah
LSM/Figur
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim
Pemerintah
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?
Pemerintah
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Ledakan AI Paksa Microsoft Tinjau Ulang Target Energi Bersih 2030
Pemerintah
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
Mengenal Hantavirus yang Menginfeksi Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius
LSM/Figur
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
LSM/Figur
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
Pemerintah
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara 'Hilirisasi' Ikan Sapu-Sapu
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara "Hilirisasi" Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau