Jika Ingin Genjot Investasi EBT, Pemerintah Harus Perbaiki Regulasi

KOMPAS.com - Studi terkini dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai, Indonesia perlu mengevaluasi kembali proses perencanaan, pengadaan, dan investasinya, untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan energi terbarukan.

IEEFA menyatakan, pemerintah Indonesia memang telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan dan menggaet investasi di sektor energi terbarukan hingga US$ 146 miliar.

Namun, langkah reformasi tersebut belum membuahkan hasil. Pasalnya, kebijakan yang dibuat dinilai tidak menguntungkan investor dan implementasinya masih kurang baik.

Baca juga: Dari Sabang sampai Merauke, Desa Energi Berdikari Berjumlah 86

Hal ini tercantum dalam laporan terbaru IEEFA bertajuk Unlocking Indonesia's Renewable Energy Investment Potential. 

“Investor swasta akan tertarik masuk ke pasar energi terbarukan Indonesia jika ada prosedur pengadaan yang jelas dan ringkas, sekaligus pelaksanaan regulasi yang konsisten dan dapat dipercaya,” kata penulis dan Analis Keuangan Energi IEEFA, Mutya Yustika, dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024). 

Investor swasta enggan berinvestasi

Laporan tersebut juga menjelaskan, pemerintah saat ini membutuhkan pembiayaan dari sektor swasta untuk mencapai target iklim 2030.

Namun, persyaratan kontrak yang sangat menuntut untuk energi surya dan angin membuat biaya meningkat dan investor swasta enggan menanamkan modal.

"Untuk itu, IEEFA merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menetapkan prosedur pengadaan proyek energi terbarukan yang transparan dan jelas, yang didukung oleh syarat dan ketentuan yang seimbang secara komersial," tutur Mutya. 

Menurutnya, langkah ini akan memberikan kepastian bagi investor swasta potensial dan memastikan Indonesia mampu mencapai target dekarbonisasi.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan di RI Butuh Konteks dan Konsep yang Jelas

Lebih lanjut, ia menilai perbaikan diperlukan, lantaran investasi energi terbarukan di Indonesia cenderung stagnan dalam tujuh tahun terakhir, meski memiliki sumber daya yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Pada 2023, Indonesia membukukan investasi US$ 1,5 miliar yang setara tambahan kapasitas energi terbarukan 574 megawatt (MW).

Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang telah memiliki kapasitas energi surya dan angin cukup besar. Misalnya, Vietnam yang telah memiliki kapasitas energi surya hingga 13.035 MW dan angin 6.466 MW.

Hambatan Kebijakan

DOK. GETTY IMAGES/Jackyenjoyphotography Ilustrasi panel energi surya

Pertama, kewajiban bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dan anak usahanya dengan kepemilikan saham mayoritas 51 persen. Mutya menilai, kebijakan ini menjadikan PLN sebagai pemilik de facto proyek, sehingga menurunkan minat investor swasta.

"Sebagai pembeli satu-satunya listrik energi terbarukan, peran ganda PLN sebagai pemegang saham dan pembeli menciptakan konflik kepentingan," ujarnya. 

Kedua, sejak 2017, pemerintah Indonesia melarang pengalihan kepemilikan saham proyek energi terbarukan sebelum proyek beroperasi secara komersial (commercial on date/COD).

Baca juga: Raksasa UEA Bangun Energi Terbarukan 200 MW di IKN, Kelayakannya Diuji

Kebijakan ini membatasi kemampuan investor swasta untuk memperoleh tambahan modal dan keahlian teknis selama proses pembangunan proyek.

Ketiga, untuk meringankan beban keuangan PLN, pemerintah menetapkan skema ‘delivery-or-pay’ dengan volume energi terkontrak yang harus diproduksi proyek energi terbarukan setiap tahunnya.

“Dengan skema ini, investor swasta akan dikenai penalti jika tidak berhasil memenuhi persyaratan ketersediaan atau kapasitas energi yang harus dihasilkan,” tutur Mutya.

Keeempat, meski banyak desakan untuk penerapan feed in tariff, pemerintah justru menetapkan skema tarif batas atas (ceiling tariff) untuk energi terbarukan.

Dampaknya, proses lelang akan memilih produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) yang menawarkan tarif terendah, sehingga sulit bagi investor untuk mencapai target laba.

"Hal ini membuat lelang proyek baru menjadi tidak menarik," terang dia. 

Hambatan lainnya, tidak ada transparansi dalam proses lelang proyek energi terbarukan yang digelar PLN, yakni melalui penunjukkan langsung dan pemilihan langsung.

Mengacu Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022, proses lelang seharusnya berlangsung selama 90 hari untuk penunjukkan langsung dan 180 hari untuk pemilihan langsung.

Namun, tidak ada jaminan proses lelang akan berlangsung sesuai ketentuan, bahkan bisa ditunda atau dibatalkan tanpa penjelasan. Investor yang telah mengeluarkan biaya untuk persiapan lelang, kajian awal, jaminan penawaran (bid bond), dan dokumen legal, harus mencatatnya sebagai pengeluaran yang tidak bisa diperoleh kembali (sunk cost).

“Negosiasi one on one, linimasa yang tidak jelas, dan proyek-proyek yang tidak disetujui melemahkan proses pengadaan, yang berujung pada menurunkan minat investor,” pungkasnya.