Dapat Penukaran Utang untuk Konservasi Terumbu Karang, KKP Fokus Laut Timur

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) sepakat menukar utang Indonesia dengan upaya konservasi laut terutama terumbu karang melalui skema Debt for Nature Swap to Protect Coral Reefs Ecosystem.

Memanfaatkan skema tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus melakukan konservasi terumbu karang di wilayah laut timur Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, program penukaran utang untuk konservasi terumbu karang tersebut telah melalui proses negosiasi sejak 2023.

Baca juga: Tahun Ini dan 2025, Permintaan Listrik Dunia Bakal Pecahkan Rekor

Utang yang ditukar akan dipakai untuk kegiatan konservasi terumbu karang di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Victor mengatakan, wilayah konservasi terumbu karang yang difokuskan KKP dalam skema tersebut meliputi Bentang Laut Kepala Burung Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Selain itu, fokus lainnya adalah wilayah Bentang Laut Sunda Kecil-Banda yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

"Kami akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti perguruan tinggi, LSM (lembaga swadaya masyarakat), masyarakat lokal, serta masyarakat hukum adat," kata Victor dikutip dari siaran pers KKP, Sabtu (20/7/2024).

Baca juga: Konservasi Terumbu Karang, YKAN Rilis Koralestari di Kaltim dan NTT

Victor menjelaskan, program pengalihan utang menjadi dana konservasi terumbu karang merupakan bagian dari upaya melindungi terumbu karang di Indonesia,.

Selan itu, skema tersebut menjadi instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru KKP.

Pendanaan program konservasi terumbu karang, lanjut Victor, dilegalisasi dalam bentuk perjanjian Coral Reef Conservation Agreement (CRCA).

Perjanjian tersebut diteken Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP yang mewakili Pemerintah Indonesia dengan sejumlah LSM yakni Conservation International (CI), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), The Nature Conservancy (TNC), dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sebagai swap partners.

Baca juga: DPR Sahkan Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

"Sementara perjanjian pengalihan pembayaran utang untuk kegiatan konservasi terumbu karang atau Debt Swap Agreement (DSA) dilakukan antara Kementerian Keuangan mewakili Pemerintah RI dengan Pemerintah AS," tutur Victor.

Victor menyampaikan, konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan di Nusantara.

Melalui strategi ini, diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru di Indonesia.

Baca juga: Studi: Warga Pesisir Dekat Area Konservasi Masih Kurang Sejahtera