Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

Kompas.com - 25/07/2024, 10:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah diharmonisasi.

Aturan turunan untuk implementasi pengembangan penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) ini sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan, Perpres 14/2024 menjadi salah satu atau satu-satunya yang memiliki payung hukum untuk pengembangan kebijakan CCS di dalam negeri.

“Kami sekarang juga sedang menyelesaikan aturan-aturan untuk implementasinya. Salah satunya adalah dalam bentuk Permen (Peraturan Menteri). Ini sudah selesai proses harmonisasi dan sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Presiden,” kata Dadan dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024 yang dipantau daring, Selasa (23/7/2024).

Baca juga: Mengenal Jejak Karbon dan Jenis-jenisnya

Sebagai Informasi, Perpres 14/2024 merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencapai target iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Melalui peraturan ini, Kementerian ESDM dapat ikut berkontribusi dalam penurunan emisi karbon melalui penangkapan dan penyimpanan karbon.

“Komitmen kami semakin meningkat, baik itu dengan kemampuan sendiri, maupun dengan dukungan internasional,” imbuhnya.

Skema penyimpanan dan penangkapan karbon

Untuk diketahui, pertimbangan penyusunan Perpres 14/2024 adalah karena Indonesia dinilai memiliki formasi geologis yang dapat digunakan untuk menyimpan emisi karbon secara permanen, melalui penggunaan teknologi CCS/CCUS.

Peraturan ini memungkinkan pengembangan potensi Indonesia sebagai wilayah penyimpanan karbon, memberikan landasan hukum untuk kegiatan penangkap maupun transportasi karbon lintas negara, serta meningkatkan daya tarik investasi yang berkelanjutan.

Menurut Perpres ini, terdapat dua jenis skema Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Ada penyelenggaraan CCS dan/atau CCUS di dalam Wilayah Kerja Migas berdasarkan skema Kontrak Kerja Sama Migas, dan penyelenggaraan CCS secara dedicated melalui Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang bukan bagian dari operasi perminyakan.

Skema yang pertama adalah CCS dan/atau CCUS di dalam Wilayah Kerja Migas berdasarkan skema Kontrak Kerja Sama Migas.

Dengan skema ini, kontraktor dapat memanfaatkan potensi Zona Target Injeksi yang ada di dalam wilayah kerjanya untuk menampung karbon dari luar Wilayah Kerja.

“Sehingga, kegiatan operasi perminyakan berdampingan dengan kegiatan CCS atau CCUS, saling mendukung,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam pernyataan resmi, pada Rabu (21/2/2024) lalu.

Baca juga: Resmi Diumumkan, Ini Daftar dan Profil Juri Lestari Awards 2024

Skema kedua, adalah penyelenggaraan CCS melalui Wilayah Izin Penyimpanan Karbon.

Skema kedua ini sifatnya ‘dedicated’ khusus untuk kegiatan injeksi karbon, karena berdiri sendiri. Ini merupakan proses bisnis yang baru sehingga nantinya diselenggarakan dengan Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan Karbon.

“Selain skema penyelenggaraan, dalam Perpres ini juga diatur mengenai kegiatan CCS cross border atau pengiriman karbon lintas negara. Pengiriman karbon lintas negara dimungkinkan dengan kriteria dan batasan tertentu sehingga penyelenggaraan CCS lintas negara ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi negara,” terangnya.

Sementara itu, Ditjen Migas juga telah menyelesaikan perhitungan Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Status 2024 dalam rangka Carbon Capture Storage (CCS).

Hasil potensi pada Saline Aquifer diketahui sebesar 572,77 Giga Ton (GT) dan potensi pada depleted oil and gas reservoir sebesar 4,85 GT.

Adapun saat ini terdapat 128 cekungan migas, terdiri dari 20 cekungan berproduksi, 27 cekungan dengan discovery, dan sisanya cekungan prospektif yang belum dieksplorasi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Satgas Relokasi 63 Orang yang Tinggal di Zona Merah Radiasi Cikande
Satgas Relokasi 63 Orang yang Tinggal di Zona Merah Radiasi Cikande
Pemerintah
Akademisi IPB Soroti Lemahnya Pengawasan Mutu dalam Kasus Udang Terpapar Cesium
Akademisi IPB Soroti Lemahnya Pengawasan Mutu dalam Kasus Udang Terpapar Cesium
Pemerintah
Kisah Desa Seraras, Dahulu Gelap Gulita Kini Bisa Rasakan Listrik Mengalir ke Rumah
Kisah Desa Seraras, Dahulu Gelap Gulita Kini Bisa Rasakan Listrik Mengalir ke Rumah
Pemerintah
Perkuat Vokasi Digital, Digiserve Salurkan 240 Perangkat Digital ke SMK Telkom
Perkuat Vokasi Digital, Digiserve Salurkan 240 Perangkat Digital ke SMK Telkom
BUMN
Emisi Metana: Yang Penting Bukan Datanya, Tapi Menghentikannya
Emisi Metana: Yang Penting Bukan Datanya, Tapi Menghentikannya
Pemerintah
UII dan UNJAYA Kembangkan Model Pertanian Kopi Berbasis Ekonomi Sirkular
UII dan UNJAYA Kembangkan Model Pertanian Kopi Berbasis Ekonomi Sirkular
LSM/Figur
Lahan Pertanian Global Diproyeksikan Meningkat Tiga Kali Lipat pada 2100
Lahan Pertanian Global Diproyeksikan Meningkat Tiga Kali Lipat pada 2100
LSM/Figur
Langkah Hijau PLN, Sulap Tumpukan Sampah Jadi Energi Bersih
Langkah Hijau PLN, Sulap Tumpukan Sampah Jadi Energi Bersih
Pemerintah
Riset LSE: Bank Besar Dunia Belum Stop Danai Energi Fosil
Riset LSE: Bank Besar Dunia Belum Stop Danai Energi Fosil
Pemerintah
Kemenhut Minta Maaf soal Pemusnahan Barang Bukti Mahkota Cenderawasih
Kemenhut Minta Maaf soal Pemusnahan Barang Bukti Mahkota Cenderawasih
Pemerintah
Danantara Bakal 'Review' Proyek Waste to Energy Sebelum Kucurkan Dana ke Pemda
Danantara Bakal "Review" Proyek Waste to Energy Sebelum Kucurkan Dana ke Pemda
Pemerintah
Harimau dan Macan Tutul Masuk Pemukiman, Alarm Bahaya Terganggunya Ekosistem
Harimau dan Macan Tutul Masuk Pemukiman, Alarm Bahaya Terganggunya Ekosistem
Pemerintah
Dukung Transportasi Rendah Emisi, PLN Gandeng KAI Wujudkan Elektrifikasi Jalur Kereta Api
Dukung Transportasi Rendah Emisi, PLN Gandeng KAI Wujudkan Elektrifikasi Jalur Kereta Api
BUMN
Mentan: Tidak Semua Miskin, 27 Ribu Petani Muda Cuan hingga Rp 20 Juta per Bulan
Mentan: Tidak Semua Miskin, 27 Ribu Petani Muda Cuan hingga Rp 20 Juta per Bulan
Pemerintah
Percepatan Net Zero 2050, MKI Integrasikan Emisi GRK ke Perencanaan Bisnis Strategis
Percepatan Net Zero 2050, MKI Integrasikan Emisi GRK ke Perencanaan Bisnis Strategis
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau