BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Pizza Hut

Mengurai Tantangan Petani Indonesia dan Solusi Nyata dari Swasta

Kompas.com, 30 Oktober 2024, 12:20 WIB
HTRMN,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sektor pertanian Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan hingga saat ini, mulai dari keterbatasan modal hingga akses pasar yang sulit.

Hal tersebut terungkap dari hasil survei Persepsi Petani Indonesia 2024 yang dipublikasikan Kompas.id, Selasa (1/10/2024). Survei ini dilakukan dilakukan Tani dan Nelayan Center IPB University bersama sejumlah lembaga terhadap 304 petani di 24 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan survei itu, nasib para pahlawan pangan cenderung stagnan, bahkan memburuk dalam satu dekade terakhir. Banyak persoalan laten dalam sektor pertanian yang belum teratasi.

Akses pupuk, misalnya. Meski pemerintah sudah mengalokasikan subsidi pupuk Rp 284,5 triliun selama 2014-2023 atau dua kali lipat dari periode sebelumnya, bantuan ini belum memberikan dampak signifikan.

Persoalan lain terkait pupuk adalah soal penggunaan. Lahan tani di setiap daerah berbeda sehingga pupuk yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik tanah.

Permodalan juga menjadi kendala serius. Data Pusat Informasi Pertanian menunjukkan hanya 10,15 persen rumah tangga petani yang mendapat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode 2021-2023.

Kondisi itu diperparah dengan hasil panen yang tidak memadai. Hal ini pun mendorong banyak petani meminjam pada rentenir atau lewat platform daring guna modal tanam mereka pada musim berikutnya.

Tantangan petani di Indonesia kian diperparah oleh dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, kian menguat. Survei menemukan 98,7 persen dari mereka merasakan dampaknya. Musim yang tidak menentu turut menjadi tekanan bagi mereka.

Perubahan iklim telah memicu penurunan hasil panen pada 77,6 persen petani. Bahkan, 46,7 persen di antaranya mengalami gagal panen yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dukungan atau pendampingan teknis dari pihak terkait pun minim. Survei mencatat 45,1 persen petani tidak mendapat penyuluhan memadai untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian membuat mereka kesulitan mendapat pendampingan saat menghadapi masalah di lapangan.

Komitmen Pizza Hut Indonesia dalam mendukung pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari delapan pilar keberlanjutan perusahaan.  Dok. istimewa Komitmen Pizza Hut Indonesia dalam mendukung pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari delapan pilar keberlanjutan perusahaan.

Kemitraan jadi solusi

Di tengah situasi yang semakin genting, intervensi dari sektor swasta melalui kemitraan seolah menjadi angin segar bagi para petani. Salah satu pihak swasta yang turut andil dalam hal ini adalah Pizza Hut Indonesia.

Hadir di Indonesia sejak empat dekade lalu, Pizza Hut telah berkembang menjadi jaringan restoran pizza terbesar di tanah air.

Dengan hampir 600 outlet yang tersebar di 36 provinsi, perusahaan tidak hanya fokus mendulang cuan, tapi juga memikirkan kehadirannya bisa berdampak pada pembangunan ekonomi dan komunitas lokal, termasuk kepada petani tomat dan paprika di Tanah Air.

"Sebagai pionir perusahaan pizza dengan jaringan restoran terbesar di Indonesia, Pizza Hut Indonesia turut memperhatikan para pahlawan pangan bangsa. Sejak 2013, kami telah bermitra lebih dari 100 kelompok petani dengan lebih dari 80 greenhouse di sembilan wilayah Indonesia. Kami memasok 100 persen kebutuhan paprika dan tomat dari petani binaan. Ini diharapkan dapat membantu perekonomian mereka," ujar Chief Executive Officer (CEO) Pizza Hut Indonesia Boy Lukito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2024).

Sebagai informasi, program kemitraan Pizza Hut Indonesia tersebar di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut di antaranya adalah Boyolali, Kendal, Bogor, Bandung, Bandung Barat, Pasuruan, Bali, Manado, dan Makassar.

Adapun dukungan yang diberikan meliputi penyediaan modal, pelatihan, penyediaan benih berkualitas dan infrastruktur, seperti greenhouse. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Pangrango di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Dede Supria, mengaku terbantu dengan kemitraan ini. Sebelumnya, kelompoknya yang beranggotakan 20 orang menghadapi kendala pemasaran.

"Harga jual yang tidak pasti dan kondisi pasar yang tidak tetap membuat kami kesulitan. Setelah bermitra dengan Pizza Hut, pemasaran lebih bagus," tutur Dede.

Pizza Hut Indonesia tidak hanya membantu pemasaran. Perusahaan juga memberikan bantuan modal berupa greenhouse dan pendampingan teknis kepada petani mitra. Dede mencontohkan kelompoknya mendapat bantuan delapan greenhouse pada 2021. Tahun berikutnya bertambah tiga unit, dan 2023 kembali mendapat tiga unit greenhouse.

Dampak positif kemitraan turut dirasakan hingga generasi muda. Muhammad Mustari Wicaksono, putra salah satu petani mitra, Tarno, menuturkan bahwa pendapatan ayahnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Tunas Panorama kini lebih stabil.

"Sebelum bekerja sama dengan Pizza Hut, pendapatan dari hasil tani bapak kurang stabil karena harga pasar sering naik turun. Sekarang, saya senang karena bapak bisa memenuhi kebutuhan sekolah saya," ungkapnya.

Konsultan pertanian Pizza Hut Indonesia Samsul Hadi menjelaskan, program kemitraan tersebut merupakan solusi atas permasalahan pemasaran yang dihadapi petani Indonesia. Tujuannya meningkatkan taraf hidup petani.

"Kami menyediakan pasar bagi petani dengan membeli hasil produksi berkualitas terbaik sesuai standar Good Agricultural Practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP) yang memberikan keuntungan untuk tiga pihak, yaitu petani, user dalam hal ini Pizza Hut Indonesia dan juga lingkungan," terang Samsul.

Komitmen Pizza Hut Indonesia dalam mendukung pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari delapan pilar keberlanjutan perusahaan. Pilar lainnya adalah mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), fokus pada penghematan energi dan peralihan ke energi terbarukan, pengelolaan sampah, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan gizi anak.

Pizza Hut Indonesia juga memiliki program pemberdayaan PMI dan panti asuhan, prioritas karyawan, pengelolaan sampah makanan dan kotak kemasan. Tiga pilar lainnya mencakup pemberdayaan perempuan, peningkatan gizi anak, dan penyandang disabilitas.

Semua itu adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya memperluas bisnisnya, tetapi juga untuk memberikan kembali kepada masyarakat.

Kemitraan antara Pizza Hut Indonesia dan petani lokal adalah contoh bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam menangani masalah sosial dan lingkungan.

Dengan mendengarkan dan menanggapi kebutuhan nyata dari petani, Pizza Hut Indonesia membantu membentuk masa depan pertanian Indonesia yang lebih regeneratif dan berkelanjutan.

Hal itu bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, melainkan juga tentang menciptakan dampak sosial yang positif, mendukung kehidupan yang lebih baik bagi petani, dan memastikan keberlanjutan sumber makanan lokal.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang

Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Komentar di Artikel Lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau