RI Bakal Jajaki Perdagangan Karbon dalam KTT Iklim COP29

KOMPAS.com - Indonesia akan melakukan penjajakan dengan beberapa negara potensial untuk kerja sama skema perdagangan karbon seperti yang tertuang di Artikel 6 di Perjanjian Paris.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai rapat persiapan KTT Iklim COP29 di Jakarta, Selasa (29/20/2024).

Dia menuturkan, delegasi Indonesia dalam COP29 akan mengusung isu capaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan implementasi Artikel 6 dari Perjanjian Paris yang mengatur model pembiayaan iklim.

Termasuk di dalamnya Pasal 6.2 terkait kerangka kerja sama internasional untuk skema perdagangan karbon antarnegara.

Baca juga: Menuju Berkelanjtan, Industri Perlu Audit Pemantauan Karbon

Hanif mengatakan capaian dari target pengurangan emisi Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) akan menjadi dasar dari kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk adanya rencana kerja sama dengan Jepang untuk implementasi Pasal 6.2 tersebut.

"NDC akan dihitung mulai dari 2021. Salah satunya join dengan Jepang untuk merealisasikan Paris Agreement Artikel 6.2," jelasnya, sebagaimana dilansir Antara.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu masih enggan membocorkan lebih lanjut terkait rencana kerja sama itu.

Ia mengatakan, rincian dari implementasi tersebut akan diumumkan oleh Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Konsentrasi Karbon Dioksida Melonjak 151 Persen Dibanding Era Praindustri

Dalam kesempatan itu, Hashim mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon.

Hal itu mengingat Indonesia sudah berhasil melakukan penurunan 577 juta ton karbon dioksida ekuivalen pada 2018-2020.

Dia menambahkan, terdapat juga potensi dari penurunan periode 2021-2023 yang diperkirakan mencapai 600 juta tonton karbon dioksida ekuivalen.

"Ini nanti akan ditawarkan oleh Pak Menteri kepada dunia internasional. Ini kontribusi kita dan nilainya lumayan 10 dollar AS, minimal 10 dollar AS per ton. Ini yang saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN itu kurang lebih Rp190 triliun," ujar Hashim.

Baca juga: PBB: Negara Dunia Perlu Segera Perbarui Komitmen Pengurangan Karbon

Hashim sendiri ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam COP29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024 mendatang.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia pada Konferensi COP29 ini," kata Hashim.

Hashim mengatakan, para delegasi akan mematangkan diplomasi yang diusung oleh Indonesia untuk memastikan tujuan-tujuan yang ditargetkan nanti akan tercapai.

"Saya kira semakin matang, semakin kita bikin masak-masak ya dan saya optimistis tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai," tutur Hashim.

Baca juga: UNEP: Emisi Karbon Naik Lebih Cepat di Tahun 2023