Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

Kompas.com - 05/11/2024, 19:29 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber ESG Today

KOMPAS.com - Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) mengumumkan perilisan SRS ED 1.

Hal itu adalah rancangan standar pengungkapan terkait iklim baru bagi pemerintah dan entitas sektor swasta lainnya yang akan menjadi standar pelaporan keberlanjutan pertama untuk sektor publik.

Standar baru dikembangkan dengan dukungan Bank Dunia yang pada tahun 2022 meminta IPSASB untuk memimpin proses pengembangan panduan pelaporan keberlanjutan khusus sektor publik.

Permintaan tersebut kemudian direspons IPSASB pada tahun 2023 dengan mengumumkan bahwa mereka akan membuat pengembangan standar pelaporan iklim sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

Baca juga:

"Kemajuan pesat yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim membutuhkan tindakan sektor publik. Mengingat skala investasi dan kebutuhan akan tindakan terkoordinasi di semua sektor ekonomi, itu artinya hanya pemerintah yang mampu untuk memimpin perubahan yang dibutuhkan," ungkap Ian Carruthers, Ketua IPSASB, dikutip dari ESG Today, Selasa (5/11/2024).

Tindakan sektor publik ini misalnya menggunakan alat kebijakan seperti perpajakan, regulasi, dan subsidi sehingga dapat memengaruhi perilaku di seluruh perekonomian.

IPSASB menambahkan bahwa standar baru tersebut juga dibangun di atas dasar global dari Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), dengan mencatat bahwa rancangan standar mengusulkan prinsip-prinsip untuk kelompok entitas sektor publik yang lebih terbatas dan bertanggung jawab atas program kebijakan publik terkait iklim dan hasilnya.

"Dengan membangun dasar global ISSB yang diadopsi oleh yurisdiksi di seluruh dunia, IPSASB membawa sektor publik ke dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan global," papar Sue Lloyd, Wakil Ketua ISSB.

Baca juga:

"Konsistensi dalam persyaratan pengungkapan akan membantu mendorong sistem pelaporan perusahaan yang efisien, mengurangi kompleksitas dan fragmentasi yang dapat merusak kegunaan informasi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investor,” tambahnya.

Dengan dirilisnya draf tersebut, IPSASB pun meminta masukan publik hingga 28 Februari 2025.

IPSASB meminta masukan dari berbagai pihak mulai dari para pemangku kepentingan sektor publik, termasuk penyusun laporan keberlanjutan sektor publik terkait iklim dan laporan keberlanjutan lainnya, penyusun standar pelaporan keberlanjutan regional dan nasional, akuntan profesional, penyedia jaminan keberlanjutan, hingga anggota masyarakat yang berkepentingan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Pentingnya Green Jobs untuk Menuju 'Net Zero Emissions'

Pentingnya Green Jobs untuk Menuju "Net Zero Emissions"

Pemerintah
Pembiayaan Campuran Iklim meningkat Dua Kali Lipat pada 2023

Pembiayaan Campuran Iklim meningkat Dua Kali Lipat pada 2023

Swasta
Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Program Harum Manis PGN, Olah Sampah Jadi Obat hingga Manfaatkan Solar Panel

Pemerintah
IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

IPSASB Rilis Usulan Standar Pelaporan Iklim untuk Sektor Publik

Pemerintah
Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Hotel hingga Kafe Diminta Kelola Sampah Sampai Habis, Mulai dari Jakarta

Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dibarengi Pemenuhan Komitmen NZE

Pemerintah
Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

Kafe Reparasi Menjamur di Inggris, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan Perbaiki Barang

LSM/Figur
Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

Citra Satelit Bisa Bantu Lindungi Hutan Pesisir dari Perubahan Iklim

LSM/Figur
Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Selain Setop Impor Sampah Plastik, Pemerintah Bakal Perketat Impor Sampah Kertas

Pemerintah
Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Pemerintah
Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

LSM/Figur
Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Kementerian ESDM Bakal Terapkan B100 Secara Bertahap

Pemerintah
IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

IESR Ungkap 3 Strategi Dekarbonisasi Transportasi untuk Pangkas Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah
Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Unesco Sebut 251 Juta Anak di Seluruh Dunia Masih Putus Sekolah

Pemerintah
Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Kenapa Salju Tak Kunjung Turun di Gunung Fuji Jepang? Ini Penjelasannya

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau