Indonesia Baru Mulai Hilirisasi, Butuh Investasi Besar untuk Pendanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia baru memulai tahapan awal hilirisasi dan membutuhkan pendanaan melalui investasi. Sebab, investor memiliki teknologi yang dibutuhkan.

"Investor tahu (produk) harus dipasarkan ke mana. Nah kita harus mengundang investor. Tidak boleh dilupakan bahwa upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas-komoditas kita harus dibarengi dengan perbaikan iklim investasi," ungkap Fabby saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

Lantaran tak ada pembangunan industri, maka impor produk pun terus terjadi. Oleh sebab itu, Fabby menilai pemerintah perlu menargetkan pembangunan industri upstream sampai midstream.

Baca juga: Satgas Hilirisasi Harus Dorong Pembangunan Industri Baterai dan Kendaraan Listrik

Untuk diketahui, upstream merupakan tahap awal yang berkaitan dengan pencarian, penemuan, perhitungan, dan eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi serta meliputi kegiatan ekstraksi.

Sedangkan midstream adalah kegiatan utama transportasi minyak dan gas bumi untuk diolah lebih lanjut. 

Fabby berpandangan, pendanaan untuk percepatan hilirisasi tak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga dibutuhkan investasi global melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.

"Batu bara selama ini hilirisasinya justru hilirisasi ke arah yang mahal dan intensif karbon. Untuk hilirisasi batu bara, mulai harga pembuatan material karbon maju atau advanced carbon material banyak pilihannya bisa nanocarbon, nanofiber," papar Fabby.

"Jadi jangan lagi batu bara dibangun, bikin Dimethyl Ether yang enggak compatible dengan transisi energi," imbuh dia.

Pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Hal ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025.

Menurut Bahlil, pemerintah akan mendorong 28 komoditas untuk program hilirisasi terutama di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, minyak, gas, mineral, dan batu bara.

"Arahan Pak Presiden Prabowo dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, migas, dan minerba," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Baca juga: Pemerintah Sebut Hilirisasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Dikutip dari salinan Keppres, Satgas dibentuk untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Selain itu, mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Lalu, untuk percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan.

Baca juga: Menanti Hilirisasi Tanpa Polusi di Era Prabowo

Tugas-tugas satgas antara lain mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan maupun regulasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara; serta memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.