Pemerintah Sebut Hilirisasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, percepatan hilirisasi berperan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut dia, hilirisasi juga pemicu investasi yang mendorong perekonomian tersebut.

Kendati demikian, sektor energi menghadapi tantangan yakni pengangkatan minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari. Bahli menyebut, jumlah itu masih jauh di bawah kebutuhan nasional yakni 1,6 juta barel per hari.

“Kami mengimpor 1 juta barel per hari. Situasi ini mengganggu neraca perdagangan, devisa, dan neraca pembayaran kita,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Baca juga:

• Kompas.com Gelar FGD Bersama Pelaku Industri soal Hilirisasi Nikel
• Ekspansi Hilirisasi Nikel 4 Perusahaan Naikkan Emisi RI 38,5 Juta Ton

Oleh karenanya, lanjut dia, hilirisasi dapat menjadi pilihan strategi untuk mencapai keseimbangan energi nasional. Berkait transisi energi, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Penggantian bahan bakar minyak pada motor listrik, misalnya, dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsinya. Terlebih, saat ini jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia mencapai 120 juta unit.

“Bayangkan berapa minyak yang kita pakai hanya untuk motor. Ini yang mau kami konversi," tutur Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.  Bahlil mengaku dirinya ditunjuk untuk memimpin satgas ini.

Pembentukannya satgas melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses kerja, terutama soal perizinan.

Baca juga:

• Pengamat: Hilirisasi Harus Dievaluasi, Perlu Peta Jalan Konsisten
• Luhut Ungkap Proyek Hilirisasi Rumput Laut, Klaim Nilai Impor Rp 303,8 Triliun pada 2030

"Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat, jadi kami membuat satgas," sebut dia.

Bahlil menekankan, proses pembentukan Satgas Hilirisasi akan dilakukan secepat mungkin, dan sedang menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukumnya.