Indonesia Berkomitmen Bangun Tata Kelola AI Inklusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berimbang.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan," katanya dalam acara Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit yang berlangsung di Paris, Perancis, Minggu (9/2/2025).

Di kesempatan tersebut, Menkomdigi menyampaikan peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," ungkap Meutya sebagaimana dikutip dari keterangan pers, Senin (10/2/2025).

Baca juga:

• AI Bisa Ciptakan 170 Juta Pekerjaan, tetapi Dampak Baiknya Tak Merata
• Bagaimana AI Membantu Manajer ESG Mendorong Keberlanjutan?

Pemerintah Indonesia sendiri menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," papar Meutya menegaskan.

Indonesia juga mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga:

• Korporasi Targetkan Ulang Sasaran Iklim karena AI
• AI Bantu Tangani Problem Sisa Makanan yang Terbuang

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," tambah Meutya.

Acara AI Action Summit dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.