Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 2 Maret 2025, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Sungai Citarum yang kembali dipenuhi sampah mendapat sorotan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

Dia memerintahkan Kepala PSDA Provinsi Jabar menurunkan empat unit kapal ponton untuk memberishkan sampah di sungai tersebut, sebagaimana dilansir Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Sebelumnya, Sungai Citarum tepatnya di Oxbow Cicukang, Mekarrahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung juga kembali dipenuhi sampah pada Rabu (26/2/2025).

Baca juga: Baru Dibersihkan, Sungai Citarum Kembali Dipenuhi Sampah

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Mochammad Dian Al Ma'ruf mengatakan, sampah kembali menumpuk di daerah tersebut meski beberapa waktu sebelumnya sempat dibersihkan.

Awal tahun ini, Sungai Citarum sempah dibersihkan dari tanggal 25 Januari sampai 2 Februari 2025. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, sungai tersebut kembali diliputi sampah.

Permasalahan sampah di Sungai Citarum sampah sekarang masih belum usai. Bahkan, Sungai Citarum dinobatkan sebagai salah satu sungai paling kotor di dunia.

Dilansir dari Badan Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia, Sungai Citarum termasuk dalam 10 sungai paling tercemar di dunia.

Baca juga: Kolaborasi RI -Australia Libatkan Masyarakat Kelola Limbah dan Ekonomi Sirkular Citarum

Padahal, Sungai Citarum dimanfaatkan untuk air minum penduduk di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Tangerang.

Air yang tercemar juga memengaruhi masyarakat di sekitarnya. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan lingkungan yang sehat.

Cemaran yang mengotori Sungai Ciliwung sangat bervariasi mulai dari plastik, sampah rumah tangga, sisa makanan, hingga limbah industri.

Di beberapa lokasi, permukaan sungai bahkan sampai tidak terlihat karena tertutupi sampah dan eceng gondok.

Baca juga: Amorepacific Indonesia Bersihkan Sampah di Sungai Citarum

Penanganan Citarum

Upaya penanganan sampah di Citarum sudah dilakukan sejak lama. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah meluncurkan program Citarum Harum pada 2018.

Program tersebut dimulai setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum pada 14 Maret 2018.

Dalam program tersebut, Sungai Citarum yang saat itu sudah sangat tercemar ditarget bisa menjadi sungai bersih dalam tujuh tahun melalui program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Program rehabilitasi dan revitalisasi DAS Citarum akan dikerjakan secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah kabupaten kota yang terlintasi Sungai Citarum.

Itu berarti, tahun ini alias 2025 menjadi tenggat di mana Sungai Citarum menjadi sungai yang bersih. 

Baca juga: Tangani Sampah Citarum, Jabar Terjunkan Personel dan Alat Berat

Jauh sebelum itu, pada 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan Sungai Citarum menjadi sungai yang bersih pada tahun 2018.

Bahkan, rencana tersebut dilakukan melalui gerakan Citarum Bersih, Sehat, Lestari dan Indah (Citarum Bestari).

Program itu menargetkan, Sungai Citarum dapat langsung diminum pada 2018.

Gerakan Citarum Bestari itu dibagi 4 segmen. Segmen pertama, membereskan fokus permasalahan pada Kilometer 0-20. Segmen kedua pada Kilometer 21-40, segmen ketiga pada Kilometer 41-60, dan segmen keempat pada Kilometer 61-77.

Meski berbagai program jangka panjang telah dilaksanakan, sampah di Sungai Citarum masih menjadi persoalan.

Baca juga: Citarum dan World Water Forum

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Pemerintah
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Pemerintah
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
LSM/Figur
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Pemerintah
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Swasta
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
Pemerintah
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
LSM/Figur
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
LSM/Figur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau