5 Prasyarat agar Swasembada Pangan Sejalan dengan Keberlanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Swasembada pangan kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan sektor pertanian.

Namun, menurut Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari, capaian tersebut belum tentu menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Kalau tidak dilakukan secara komprehensif, swasembada tidak otomatis menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan,” ujar Puji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Puji menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup cakupan yang lebih luas dari sekadar produksi dalam negeri. Ada empat pilar utama yang harus dijaga, yaitu, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Namun, swasembada, dalam banyak kebijakan, baru menyentuh aspek ketersediaan.

Padahal, kata dia, tantangan pangan Indonesia tidak hanya soal bisa memproduksi sendiri, tetapi juga apakah pangan itu bisa diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh seluruh masyarakat, serta tersedia secara konsisten sepanjang waktu.

Salah satu tantangan utamanya adalah distribusi. Wilayah produksi pangan yang jauh dari daerah konsumsi, serta sistem logistik yang belum merata, kerap membuat pasokan pangan tidak tepat sasaran.

“Misalnya ada daerah surplus, tapi tidak serta-merta bisa langsung menutupi defisit di daerah lain karena distribusinya masih lemah,” jelasnya.

Selain distribusi, ada juga tantangan ketergantungan terhadap satu komoditas. Maka dari itu, menurut Puji, swasembada harus disertai kebijakan yang mendorong diversifikasi pangan serta sistem distribusi yang adil dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air

Untuk menjembatani swasembada dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Puji menyebut ada lima prasyarat utama.

Pertama, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja dalam sistem yang terintegrasi. Kolaborasi lintas lembaga dan sektor penting untuk menyatukan arah, dari pengembangan teknologi hingga kebijakan sosial.

Kedua, akses terhadap sumber daya harus merata. Petani kecil perlu diberi akses terhadap lahan, air, benih unggul, dan teknologi, tanpa diskriminasi. Ketimpangan akses bisa menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang adil.

“Semua ini harus tersedia secara merata dan tidak diskriminatif,” ujar Puji

Ketiga, sistem pertanian perlu diarahkan ke praktik yang lebih adaptif dan ramah lingkungan. BRIN, misalnya, tengah mendorong riset pertanian presisi dan pengembangan varietas yang tahan terhadap krisis iklim yang ada. Tujuannya bukan hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi kerentanan terhadap krisis iklim.

“Saat ini juga saya sedang melakukan pelatihan untuk percepatan kerjasama riset pangan, tidak hanya untuk mendukung swasembada pangan, tetapi juga optimalisasi produksi dan pengembangan pertanian yang presisi,” tambah Puji.

Keempat, riset dan inovasi tidak bisa dilepaskan dari pendampingan langsung kepada petani. Sistem pangan yang berkelanjutan hanya bisa terbentuk jika pelaku di lapangan, petani dan komunitas lokal, ikut terlibat aktif dan mendapatkan dukungan yang memadai.

Baca juga: Swasembada Pangan dalam Setahun, Doable atau Impossible?

“Masalah pangan ini ‘kan masalah nasional, jadi perlu bekerja sama dengan banyak pihak, terutama keterlibatan petani-petani kecil di setiap daerah,” jelas Puji.

Kelima, sistem distribusi dan pemasaran pangan harus inklusif. Produk lokal perlu diberi ruang yang adil untuk bersaing di pasar, sekaligus didukung dengan infrastruktur agar hasil panen petani tidak hanya menumpuk di lumbung, tapi bisa sampai ke meja makan masyarakat.

Disisi lain, Puji juga menyoroti bahwa pendekatan praktik pertanian seperti penggunaan varietas unggul dan mekanisasi alat pertanian bisa menopang swasembada dan ketahanan pangan, tetapi pelaksanaannya harus bijak.

Misalnya, varietas unggul harus disesuaikan dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu. Jika tidak, hasil panen justru bisa gagal.
Hal lain yang harus diwaspadai adalah dampak dari fokus yang berlebihan pada satu jenis varietas.

“Kalau tidak hati-hati, pemuliaan bisa mengurangi keragaman genetik tanaman. Padahal, keragaman itu penting sebagai cadangan adaptasi di masa depan,” ujar Puji.

Teknologi pertanian, termasuk alat-alat berat, juga bisa berdampak terhadap lingkungan jika tak digunakan secara hati-hati. Menurut Puji, bahan bakar yang digunakan masih berasal dari energi fosil, sehingga berkontribusi pada emisi karbon.

Dari sisi tata ruang, ekspansi lahan ke wilayah timur Indonesia pun perlu disertai kajian sosial dan ekologis. Harus ada konsultasi dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, agar tidak menimbulkan konflik. Juga harus dipastikan bahwa ekosistemnya mampu mendukung pertanian intensif tanpa merusak lingkungan.

Baca juga: Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan

Soal kebijakan pupuk, deregulasi dianggap mempercepat distribusi dan mendukung produksi. Namun, Puji mengingatkan bahwa penggunaan pupuk kimia secara berlebihan bisa menimbulkan pencemaran dan menurunkan kesuburan tanah.

“Kuncinya adalah pengawasan dan pendampingan. Tanpa itu, kita bisa kehilangan kesuburan jangka panjang demi hasil jangka pendek,” tegasnya.

Swasembada pangan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya salah satu sarana untuk mencapai sistem pangan yang tangguh.

Ketahanan pangan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika kebijakan produksi disertai dengan perlindungan sosial, distribusi yang adil, partisipasi petani kecil, serta keberpihakan pada ekologi dan kearifan lokal.

Sebab, ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang cukup makan hari ini, tetapi tentang kemampuan bangsa untuk memberi makan semua orang secara adil, hari ini dan di masa depan.