JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi satu tahun dalam upaya mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional.
Ambisi ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di tengah tantangan struktural dan ancaman iklim, pertanyaannya: seberapa realistis target ini? Apakah justru berisiko mengorbankan keberlanjutan?
Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari, menyebut bahwa dari sisi produksi, target ini memang berat, tapi tidak mustahil jika tujuannya hanya terkait beras. Berdasarkan data prediksi panen 2025, Indonesia berpeluang mencapai swasembada beras.
“Lonjakan produksi triwulan I pada tahun 2025 diproyeksikan minimal 8 juta ton,” ujar Puji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut, kenaikan ini didorong berbagai strategi pemerintah, seperti pengadaan pompa air dan distribusi benih unggul.
Namun, ia mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal produksi. Distribusi yang merata dan keterjangkauan akses pangan masyarakat juga menjadi syarat mutlak.
“Andai kata semuanya terpenuhi, realistis atau tidak swasembada pangan dalam setahun? Realistis. Namun, pada saat sama yang juga reaktif,” ujarnya.
Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air
Menurutnya, upaya percepatan seperti ini bisa memberi tekanan besar pada ekosistem pertanian, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, belum tentu dapat dilakukan.
Puji menggarisbawahi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat pencapaian swasembada dalam waktu singkat. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian. Setiap tahun, sekitar 100 ribu hektare lahan berubah fungsi, menjadi kawasan industri atau perumahan.
“Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan sampai sekarang,” jelasnya. Di Pulau Jawa, di mana lahan sudah sangat optimal dimanfaatkan, tekanan justru semakin besar.
Selain itu, fragmentasi kepemilikan lahan membuat produktivitas sulit ditingkatkan. Banyak petani hanya memiliki lahan sangat kecil, bahkan setengah hektare.
Ini menyulitkan upaya peningkatan skala produksi, apalagi jika tidak diiringi program yang langsung menyasar kebutuhan petani.
Situasi ini dinilai kontras dengan negara seperti Amerika Serikat, yang petaninya telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Sementara di Indonesia, penggunaan teknologi belum merata.
Baca juga: Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan
Tidak hanya produksi, distribusi pangan juga menjadi tantangan besar. Kesulitan distribusi menyebabkan disparitas harga antarwilayah, dan membuat pemerataan pangan sulit dicapai.
Di sisi lain, petani lokal dengan lahan kecil masih belum dilibatkan secara strategis dalam sistem pangan nasional.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya