Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Swasembada Pangan dalam Setahun, Doable atau Impossible?

Kompas.com, 23 Juli 2025, 08:04 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi satu tahun dalam upaya mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional.

Ambisi ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di tengah tantangan struktural dan ancaman iklim, pertanyaannya: seberapa realistis target ini? Apakah justru berisiko mengorbankan keberlanjutan?

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari, menyebut bahwa dari sisi produksi, target ini memang berat, tapi tidak mustahil jika tujuannya hanya terkait beras. Berdasarkan data prediksi panen 2025, Indonesia berpeluang mencapai swasembada beras.

“Lonjakan produksi triwulan I pada tahun 2025 diproyeksikan minimal 8 juta ton,” ujar Puji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, kenaikan ini didorong berbagai strategi pemerintah, seperti pengadaan pompa air dan distribusi benih unggul.

Namun, ia mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal produksi. Distribusi yang merata dan keterjangkauan akses pangan masyarakat juga menjadi syarat mutlak.

“Andai kata semuanya terpenuhi, realistis atau tidak swasembada pangan dalam setahun? Realistis. Namun, pada saat sama yang juga reaktif,” ujarnya.

Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air

Menurutnya, upaya percepatan seperti ini bisa memberi tekanan besar pada ekosistem pertanian, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, belum tentu dapat dilakukan.

Puji menggarisbawahi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat pencapaian swasembada dalam waktu singkat. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian. Setiap tahun, sekitar 100 ribu hektare lahan berubah fungsi, menjadi kawasan industri atau perumahan.

“Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan sampai sekarang,” jelasnya. Di Pulau Jawa, di mana lahan sudah sangat optimal dimanfaatkan, tekanan justru semakin besar.

Selain itu, fragmentasi kepemilikan lahan membuat produktivitas sulit ditingkatkan. Banyak petani hanya memiliki lahan sangat kecil, bahkan setengah hektare.

Ini menyulitkan upaya peningkatan skala produksi, apalagi jika tidak diiringi program yang langsung menyasar kebutuhan petani.

Situasi ini dinilai kontras dengan negara seperti Amerika Serikat, yang petaninya telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Sementara di Indonesia, penggunaan teknologi belum merata.

Baca juga: Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan

Tidak hanya produksi, distribusi pangan juga menjadi tantangan besar. Kesulitan distribusi menyebabkan disparitas harga antarwilayah, dan membuat pemerataan pangan sulit dicapai.

Di sisi lain, petani lokal dengan lahan kecil masih belum dilibatkan secara strategis dalam sistem pangan nasional.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau