Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan: Masalah Krisis Iklim Dimulai Sekitar 200 Tahun Lalu

Kompas.com, 6 Agustus 2025, 13:48 WIB
Add on Google
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Model ekonomi ekstraktif yang menyebabkan permasalahan krisis iklim saat ini, dapat ditelusuri sekitar 200 tahun lalu ketika hutan mulai dialihfungsikan sebagai lahan perkebunan untuk tanaman komersial (cash crop).

"Kapan sih kita memulai problem ini (krisis iklim). Akarnya, bisa kita lihat saat kita memasuki zaman modern kira-kira 200 tahun lalu. Dalam sejarah kita sendiri, jantungnya kolonialisme itu perkebunan," ujar Ketua Senat Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Hilmar Farid dalam kuliah umum Bumi, Sejarah, dan Kita; Membaca Ulang Nusantara dalam Krisis Iklim yang disiarkan akun Youtube Indonesia untuk Kemanusiaan pada Selasa (29/7/2025).

Bahkan, menurutnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1830-1834, Johannes van den Bosch menyebut, Jawa sebagai gabus tempat Belanda mengapung. Itu karena berbagai tanaman komersial yang ditumbuhkan di Jawa menghasilkan banyak pendapatan yang dipakai untuk membangun Belanda.

Baca juga: Kemampuan Survival Orang Indonesia Berkurang akibat Politik Bansos dan Krisis Iklim

"Jadi, Belanda itu mengapung di atas gabusnya, gabusnya itu adalah perkebunan, dan praktik semacam ini sampai hari ini terus berlanjut, perusahaan nikel di Morowali menjadi gabus bagi siapapun yang berkuasa di atasnya supaya dia bisa mengapung," tutur mantan Direktur Jenderal Kebudayaan itu.

Mengutip buku "Seeing Like a State" karya James Scoot dijelaskan bagaimana Jawa menjadi salah satu model ekonomi ekstraktif perkebunan, yang kemudian dikembangkan di seluruh dunia.

Menurut Hilmar, mindset yang dimulai sejak masa kolonial tersebut, bertahan sampai saat ini. Deforestasi pada masa Orde Baru mencapai lebih dari 2 juta hektar per tahun.

Meski deforestasi saat ini mengalami penurunan, kata dia, tetap saja sama fatalnya bagi kehidupan banyak orang.

"(Mindsetnya) kalau dia melihat lahan, dia betul-betul akan memahaminya dari perspektif eksploitasi. Pohon (di hutan) ditebang dan digantikan tembakau. Kalau melihat lahan itu yang dipelajari kesuburan tanah, apa yang bisa ditanam, dan apa yang bisa menghasilkan kayu," ucapnya.

Krisis Iklim Belum Dianggap Serius

Hilmar menilai, secara global, krisis iklim belum dianggap sebagai suatu permasalahan yang luar biasa serius.

Padahal, selama 20 tahun terakhir, bumi menunjukkan kondisinya yang sangat buruk akibat perubahan iklim. Misalnya, tercermin dari gelombang panas di India dan Pakistan dengan korban mencapai ratusan orang.

Menurut Hilmar, alasan di balik krisis iklim belum dianggap sebagai suatu permasalahan yang mendesak untuk diatasi dapat ditelusuri dalam sejarah penanganannya secara global.

Isu iklim pertama kali dibahas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1988. Namun, laporan dari konferensi PBB itu baru dikeluarkan pada 1990-an, yang mengawali beredarnya isu pemanasan global (global warming).

Baca juga: Pakar Katakan, Intervensi Iklim di Laut Sia-sia jika Tata Kelolanya Masih Sama Buruknya

“Waktu itu orang bukan bicara tentang perubahan iklim, tetapi orang bicara tentang global warming, pemanasan global bahwa buminya akan semakin hangat. Jadi, seolah-olah isunya hanya soal temperatur. Padahal ini bukan berbicara cuaca,” tutur Hilmar.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) tahun 1992 menjadi tonggak baru pembahasan isu iklim. Namun, pembahasan krisis iklim di tingkat global hampir selalu berhenti di panel-panel diskusi para ahli yang terlalu saintifik.

Imbasnya, narasi betapa gawatnya krisis iklim di tingkat global tidak muncul sama sekali di akar rumput.

“Kalau kita lihat sampai hari ini (hal) itu datang silih berganti setiap tahun. Sepertinya memberikan urgensi dan seterusnya itu, tetapi tindakan yang diambil untuk mencegah krisis iklim ini sangat minimal,” ucapnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
LSM/Figur
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Pemerintah
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
Pemerintah
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
Pemerintah
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Pemerintah
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
LSM/Figur
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Pemerintah
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
Pemerintah
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
Pemerintah
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
LSM/Figur
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Pemerintah
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Pemerintah
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Pemerintah
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
LSM/Figur
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau