Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pers: Budaya Filantropi Indonesia Kuat, Krisis Kepercayaan Menghambat

Kompas.com, 7 Agustus 2025, 13:21 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa belum matangnya budaya filantropi di Indonesia dipengaruhi oleh krisis kepercayaan publik dan minimnya transparansi. 

Dalam acara Filantropi Fifest 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (7/8/2025), Komaruddin mencontohkan kegiatan diskusi mahasiswa yang saat ini sering diwarnai prasangka terkait latar belakang politik.

"Pada tahun 1980-an ketika saya aktif di kalangan mahasiswa itu diskusi lebih ilmiah, tidak mungkin langsung mengkritik negara, negara saat itu sangat poweful. Sekarang mahasiswa kalau diskusi, itu kelompok mana ya, support siapa ya, ini relawan siapa," terangnya.

"Trust itu sudah berkurang. Ini mata-mata siapa ya? Bahkan ngomong pun tak leluasa. Dan kedua, tidak lama kemudian, dia sudah menjadi komisaris di sana, sudah staf ahli di sana," ujar Komaruddin yang mulai menjabat Ketua Dewan Pers pada Mei lalu.

Kurangnya kepercayaan membuat siapa pun pihaknya tidak punya semangat, pesimis dengan reward yang akan didapatkan dari sebuah kerja keras, serta meragukan inisiatif apapun, tak terkecuali soal donasi dan filantropi.

Bangun Akuntabilitas 

Komaruddin mengungkapkan, filantropi sebenarnya merupakan budaya yang mengakar dalam masayarakat Indonesia. Berbagi kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama, misalnya, sudah jadi tradisi banyak masyarakat.

Ketika keberlanjutan dan perkembangan budaya filantropi itu terhambat oleh kepercayaan, maka yang perlu dibangun adalah akuntabilitas. Dalam hal itu, pemerintah punya peran yang penting.

"Secara kultural luar biasa filantropi ini. Tetapi, kita membutuhkan pendekatan struktural. Tanpa pembangunan struktural, institusional, sulit filantropi itu akan besar. Bisa saja terjadi, tetapi akan sulit," urai Komaruddin.

Indonesia sebenarnya punya contoh sukses. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah salah satunya. Pada masa Orde Baru, Indonesia juga punya Yayasan Amal Bhakti Pancasila.

Kunci keberhasilan, kata Komaruddin, adalah dukungan pemerintah sehingga secara struktural bisa berkembang. Karenanya, Indonesia perlu pemerintah yang bersih serta akuntabel agar kepercayaan terbangun.

"Saya yakin, budaya filantropi, budaya zakat, semangat bayar pajak, akan besar kalau ada akuntabilitas," tegas Komaruddin.  

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau