Pangkas Emisi dari Transportasi, MTI Dorong Integrasi Tarif Angkutan Umum

KOMPAS.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong integrasi transportasi umum beserta tarifnya secara nasional, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Integrasi tarif penting untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna transportasi umum, membuat biaya perjalanan lebih murah dan terjangkau, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

"Bagi pemerintah yang menjadi regulatornya hal ini (integrasi tarif) menjadi penting juga dalam mengukur dan evaluasi kebijakan, dan menghitung subsidi yang tepat sasaran," ujar Ketua Forum Kebijakan Digitalisasi Transportasi MTI, Muhammad Luthfi Bakrie kepada Kompas.com, Rabu (6/8/2025).

Kebijakan integrasi tarif sudah dilaksanakan di DKI Jakarta dengan sistem elektronifikasi integrasi pembayaran transportasi umum Jabodetabek/Jakarta (EIPTJ), misalnya lewat integrasi JakLingko dan Transjakarta. 

"Sistem JakLingko di Jakarta dipandang sebagai contoh sukses yang dapat diterapkan di daerah lain," tutur Luthfi.

Baca juga: Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI

Senada dengan Luthfi, Ketua Umum MTI, Tory Damantoro menilai, integrasi tarif berperan dalam efisiensi biaya transfer antar layanan. Dengan tarif yang terintegrasi, para pengguna akan menikmati perpindahan moda angkutan dengan efisien secara keuangan.

"Tentu, ada banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah di balik layar yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti teknologi, distribusi, sampai design layanan," ucapnya.

Setelah semua aspek telah siap, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami manfaat dan penggunaan sistem tersebut. Sebab, minimnya sosialisasi juga berdampak pada penggunaan.

Saat ini pengguna transportasi umum di Indonesia masih rendah. Di Jakarta, di mana 91 persen wilayah sudah terkoneksi, pengguna transportasi umum tak lebih dari 21 persen.

Rendahnya penggunaan transportasi umum memicu tingginya emisi dan polusi. Data yang dirilis Kementerian Perhubungan pada 2022 mengungkap bahwa emisi transportasi mencapai 1,3 gigaton CO2. 

Dengan integrasi tarif yang mendorong peralihan ke transportasi umum, emisi dari sektor tersebut bisa dipangkas.  

Baca juga: Sederet Tantangan Dekarbonisasi Transportasi, dari Bahan Bakar sampai Insentif EV