POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai naiknya pungutan ekspor sawit untuk mandatori biodiesel B50 berpotensi mengurangi pendapatan petani.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menjelaskan wacana tersebut dapat menghancurkan ekosistem kelapa sawit karena beban pungutan akan langsung berdampak pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani. Tujuan awal dari program biodiesel itu adalah untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50, karena itu mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru," ujar Mansuetus dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Baca juga: Kebun Kelapa Sawit Tak Bisa Gantikan Fungsi Hutan, Daya Serap Karbon Rendah

Berdasarkan Studi Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2018, kata dia, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 50 dollar AS per ton berkontribusi terhadap penurunan harga TBS petani sekitar Rp 435 per kilogram.

Saat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75-95 dollar AS per ton bergantung harga crude palm oil (CPO) internasional.

Mansuetus berpandangan, apabila B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) maka petani sawit yang dikorbankan. Dana BPDP selama ini digunakan untuk membayar selisih harga biodiesel dengan solar impor.

Ia mencatat bahwa Dana BPDP juga dibebani berbagai program untuk petani yang saat ini banyak tersendat dan diperkirakan akan habis pada pertengahan 2026.

"Dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil sesuai dengan amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan,” tutur dia.

Baca juga: Peneliti IPB Kembangkan Rompi Anti Peluru dari Limbah Sawit

Sementara itu, Anggota POPSI, Alvian Rahman menyatakan petani selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir dari kebijakan biodiesel.

“Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta
membayar mahal melalui turunnya harga tandan buah segar. Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,” sebut Alvian.

Senada, Abra Talattov selaku Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance, (INDEF) mengungkapkan langkah dari B40 menjadi B50 harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya.

Rencana implementasi ke B50 perlu dilakukan usai evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2024.

"Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan," papar Abra.

Perbaikan Kebijakan

Di sisi lain, serikat petani sawit ini menegaskan mereka tidak menolak program biodiesel. Namiun, mereka menuntut agar kebijakan biodiesel didesain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh.

POPSI mengusulkan beberapa langkah solusi antara lain program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal, maupun sektor hulu perkebunan sawit.