Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LH: Jangan Eker-ekeran, Satukan Langkah Demi Biodiversitas

Kompas.com, 19 Agustus 2025, 20:01 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini seakan lepas kendali.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengimbau para pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja sesuai kewenangan masing-masing dalam menjaga keanekaragaman hayati.

"Tidak usah kita eker-ekeran (keanekaragaman hayati) ini bidang siapa. Yang perlu kita cermati bagaimana melindungi itu bersama-sama. (Jangan sampai) hutan kawasan, ini di luar kawasan hutan, ini di laut, akhirnya lepas semua dan kita semuanya diam pada saat ekosistem megafauna kita mengalami kepunahan di depan mata kita, padahal kita mempunyai semua instrumen yang bisa memperkuatnya," ucap Hanif dalam acara Peluncuran Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia yang disiarkan lewat akun YouTube Bappenas RI, Selasa (19/8/2025).

Ia mencontohkan hutan lindung di Provinsi Riau yang disalahgunakan sebagai lahan kelapa sawit. Hanif menyesalkan, separuh luas daratan provinsi tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit di Riau berlangsung tanpa pandang bulu, mulai dari kawasan hutan hingga areal penggunaan lain (APL).

Baca juga: Menteri LH Tegaskan, Fasilitas TPS3R di Daerah Harus Setara Jumlah Sampah

"Apa yang terlintas dalam benak kita saat mendengar Riau? Kita tidak memiliki rencana induk yang jelas, kita tidak memiliki koridor untuk melaksanakan dan melindungi mega fauna yang ada di sana. Padahal, yang jelas di Riau terdapat gajah, harimau, banteng, dan orangutan. Mereka hari ini kesulitan mencari tempat untuk berlindung," ujarnya.

Selain itu, Hanif juga menyoroti minimnya perhatian terhadap konservasi pesut air tawar di Sungai Mahakam yang kini hanya tersisa 62 ekor. Populasi pesut terus menyusut seiring pesatnya aktivitas ekonomi, ditandai dengan ratusan tongkang yang hilir mudik di sungai utama. Akibatnya, pesut terpaksa menyingkir ke anak-anak sungai demi menghindari lalu lintas tongkang di habitatnya.

Menurut Hanif, para pemangku kepentingan masih mengabaikan potensi besar kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia.

"Pesut tadi kita ceritakan, justru yang menjadi tokoh perlindungannya adalah orang-orang dari Amerika yang tinggal di Indonesia. Kita malu, Pak. Tidak ada satupun kemudian yang kita gelisahkan pada saat badak Sumatra yang ada di Kalimantan Timur tinggal dua ekor," tutur Hanif.

Baca juga: Menteri LH Sebut Kebijakan Terkait Lingkungan Tak Bisa Sewenang-wenang

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau