KLH Kembalikan 73 Kontainer Berisi Limbah Bekas Elektronik Asal AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Linhkungan Hidup (KLH) mengirimkan kembali 73 kontainer asal Amerika Serikat yang berisi limbah berbahaya dan beracun (B3). Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan kontainer itu membawa limbah elektronik atau e-waste yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Mulanya, petugas Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) KLH bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan masuknya e-waste melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada 22–27 September 2025.

"Menindaklanjuti temuan tersebut, KLH segera melayangkan surat kepada Dirjen Bea Cukai, untuk mencegah barang keluar dari pelabuhan serta melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah perusahaan pengimpor limbah elektronik," ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Ilmuwan Ungkap Limbah Beracun Berpotensi Jadi Sumber Energi Bersih

Hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa 73 kontainer tersebut milik PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industry. Hanif memerinci, kontainer berisi limbah B3 kategori B107d (limbah elektronik) dan A108d (limbah terkontaminasi B3) seperti printer circuit board, karet kawat, CPU, hard disk, serta komponen elektronik bekas lainnya.

“Pemerintah tidak akan mentolerir upaya menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan dan pengolahan limbah ilegal dari luar negeri," papar Hanif.

Kini, KLH tengah memproses pengiriman kontainer kembali ke negara asalnya. Pelaku terancam terjerat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan bunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia dapat dipidana penjara lima hingga 15 tahun dan didenda Rp5 miliar hingga Rp 15 miliar.

"Setiap pihak yang terbukti melakukan impor limbah elektronik ilegal akan diproses secara hukum dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” ucap dia.

Baca juga: DLH DKI: Sumber Pencemaran Sungai di Jakarta adalah Limbah Domestik

Sementara itu, Deputi Bidang Gakkum LH, Rizal Irawan, menyatakan KLH bakal menggugat pihak terkait. Temuan ini menjadi bukti bahwa modus impor limbah B3 masih terjadi.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Selain sanksi administratif, perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dihadapkan pada sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup,” ungkap Rizal.

Ia menilai, langkah hukum yang diambil membuktikan Indonesia tidak membiarkan negara lain membuang limbah sembarangan.