Langkah Hijau PLN, Sulap Tumpukan Sampah Jadi Energi Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan Waste to Energy (WtE) menjadi proyek yang bisa mengubah timbulan sampah di dalam negeri menjadi energi bersih. Proyek tersebut melibatkan PT PLN (Persero) sebagai pembeli atau offtaker tunggal untuk listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Executive Vice Presiden Aneka Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Daniel K F Tampubolon, mengatakan pengembangan WtE adalah strategi penting dalam memperkuat transisi menuju sistem kelistrikan hijau.

"Kami menempatkan proyek Waste to Energy pada alokasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagai salah satu segmen bioenergi. Terkait untuk eksekusi Waste to Energy, itu merupakan salah satu bagian yang bergerak dari implementasi RUPTL," kata Daniel dalam CEO Connect di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Daniel menjelaskan, RUPTL mencakup keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. PLN mempertimbangkan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai penyedia pasokan listrik bersih yang berakar dari kedaruratan mengawal isu pengelolaan sampah.

Baca juga: Mau Proyek Sampah Jadi Energi Sukses? Kuncinya Duit, Transparansi, dan Kebijakan Jelas

Permasalahan kesehatan bagi masyarakat akibat sampah yang tak terkelola, terutama di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

"Saya pikir PLN akan mendukung kuat proyek ini dan itu bagian yang integral dari RUPTL," tutur Daniel.

Sebelumnya, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024, timbulan sampah mencapai 27,74 juta ton atau sekitar 76 ribu ton per hari. Sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA.

PLTSa, kata Daniel, memiliki karakteristik berbeda dari pembangkit energi terbarukan seperti surya atau angin. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) yang sifatnya bergantung pada kondisi cuaca. Berbeda dengan WtE yang berfungsi sebagai pembangkit dasar (base loader) yang dapat beroperasi dengan stabil sepanjang waktu.

"PLTSa ini mendorong keamanan PLN karena masuk dalam segmen yang base loader, yang dalam kategori itu mirip seperti thermal dalam hal keamanan untuk sistem kami. Dalam hal energi, bukan hanya berkelanjutan tetapi mendukung keamanan," papar Daniel.

Managing Director Danantara Indonesia, Stefanus Ade, mengatakan pemerintah daerah (pemda) yang akan mengajukan pengadaan proyek WfE ke Kementerian Lingkungan Hidup akan dikaji lebih dulu. Dia meminta setiap pemda melakukan pengujian untuk mengetahui kondisi sampah di masing-masing wilayah.

Setelah itu Danantara bakal memeriksa kembali hasil pengujian yang dilampirkan. Penilaian akan melibatkan tim internal dan pihak ketiga.

"Setelah ini semua oke, baru kami anggap kota ini layak untuk di-install insinerator untuk waste to energy. Setelah itu baru nanti Danantara akan melakukan tender," ucap Stefanus.

Proses peninjauan dan tender dilakukan untuk memastikan tata kelola proyek serta manajemen risiko berjalan baik. Menurut Stefanus, pemda menjadi pihak yang paling diuntungkan karena tidak lagi perlu menanggung biaya tinggi untuk pengelolaan sampah, karena selama ini mereka wajib membayar Rp300.000-Rp500.000 per ton untuk tipping fee yakni kompensasi atas jasa pengelolaan atau pemrosesan sampah.

Baca juga: Danantara Bakal Review Proyek Waste to Energy Sebelum Kucurkan Dana ke Pemda

Proyek ini, ucap Stefanus, juga tidak akan mengelola sampah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Danantara berkomitmen menerapkan teknologi terbaik dengan standar emisi Uni Eropa, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Tantangan Pasokan Sampah

Daniel menyampaikan, PLN menetapkan tarif listrik dari proyek WtE sebesar 20 sen dollar Amerika Serikat per kWh. Harga tersebut masih mahal atau di luar harga keekonomian.

"Betul-betul ini sudah business as usual buat PLN dalam melakukan proses off taking pembangkit," katanya.

Adapun pelaksanaan WtE ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pembangunan instalasi PSEL diprioritaskan di kabupaten/kota yang menghasilkan minimal 1.000 ton sampah per hari.

Ia menyoroti tantangan manajemen pasokan bahan baku atau feedstock management. Pasalnya, proyek bioenergi kerap menghadapi kendala ketersediaan bahan baku.

"Namun kami punya keyakinan besar, dan tipping fee-nya sudah diambil dan di-backup oleh pemerintah. Kami punya keyakinan feedstock manajemen ini mudah-mudahan akan dikelola dengan baik nanti dengan (pemerintah) kota," tutur Daniel.

Dengan begitu, risiko ketiadaan bahan baku dari sampah bisa teratasi. PSEL juga berpotensi memenuhi kebutuhan listrik industri di Pulau Jawa. Listrik juga telah terkoneksi dari pusat di Jawa ke Bali.

"Pada waktunya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan seterusnya, akan interconnected juga. Jadi dalam konteks itu sebetulnya, kalau kita memperkuat backbone Jawa, saya pikir hal yang baik untuk menjemput permintaan di masa datang," ungkap Daniel.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai proyek WtE berpotensi mengatasi dua persoalan sekaligus pengelolaan sampah dan penyediaan energi bersih.

"Kalau kita lihat karakter dari PLT sampah ini menyelesaikan masalah, ketimbang bikin masalah. Agak berbeda dengan misalnya kalau bangun pembangkit listrik tenaga uap batu bara, yang dikhawatirkan dampak pada lingkungan," sebut Fabby.

Menurut dia pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) juga menuai polemik di tengah masyarakat lantaran proses pengeboran tanah. Seharusnya, PLTSa tidak ada penolakan dari masyarakat karena menawarkan solusi penyelesaian masalah sampah.

Tetapi perlu diantisipasi terhadap penolakan publik yang akan muncul akibat lalu lintas truk sampah yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, pemulung yang sehari-hari mengandalkan tumpukan sampah bisa terdampak mata pencahariannya.

"Sebelum masalahnya muncul, aspek risiko yang bisa menimbulkan resistensi publik harus diantisipasi dengan baik," ucapnya.

Baca juga: UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima