Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan

KOMPAS.com - Mayoritas penduduk dunia percaya pada kebijakan perubahan iklim. Survei tahun 2024 yang dipublikasikan di Nature Climate Change pernah menyebutkan bahwa 87 persen penduduk dunia mendukung kebijakan perubahan iklim.

Namun sayangnya, disinformasi pun masih marak ditemui, terutama di dunia maya, yang dapat menimbulkan skeptisisme.

Ada perbedaan yang signifikan antara misinformasi dan disinformasi.

Misinformasi adalah informasi palsu atau di luar konteks yang disajikan seseorang sebagai fakta. Di sisi lain, disinformasi sengaja dibuat palsu dan dimaksudkan untuk menipu audiensnya.

Laporan baru dari lembaga pengawas Climate Action Against Disinformation (CAAD) mengkaji disinformasi iklim menjelang COP30 dan para pelaku yang memicunya.

Baca juga: 80 Persen Penduduk Bumi Ingin Pemerintah Terapkan Kebijakan Iklim Ambisius

Laporan kemudian menemukan peningkatan besar dalam disinformasi terkait konferensi iklim PBB.

Melansir Euro News, Sabtu (8/11/2025) awal tahun ini, CAAD dan Observatory for Information Integrity (OII) menemukan peningkatan 267 persen dalam disinformasi terkait COP dari Juli hingga September.

Mereka menemukan sekitar 14.000 contoh di daring. Salah satu contoh yang relevan adalah sebuah unggahan, yang dibuat oleh kecerdasan buatan generatif, tentang seorang reporter yang berdiri di kota yang terendam banjir yang menyerupai Belem, tempat COP30 berlangsung.

Video tersebut diberi judul "KEBENARAN TENTANG COP30 DI BELÉM PADA TAHUN 2025" untuk memikat penonton. Namun, reporter, banjir, dan bahkan kota tersebut sepenuhnya fiktif.

Analisis terbaru dari OII dengan mengamati grup Telegram di Brasil juga menemukan COP30 menjadi sasaran utama bagi pembuat teori konspirasi.

OII telah mengidentifikasi lebih dari 285 penyebutan COP30 menyerang konferensi itu sendiri, Belém, dan solusi iklim secara umum.

Baca juga: Misinformasi dan Disinformasi Racuni Wacana dan Polarisasi Publik

Laporan CAAD yang baru meneliti para pelaku utama yang berkontribusi pada ekosistem disinformasi, menggagalkan aksi iklim dengan menanamkan keraguan pada audiens.

Perusahaan bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi, serta pertanian skala besar adalah beberapa pelaku utama disinformasi iklim.

"Disinformasi dirancang untuk membuat masyarakat awam meremehkan kekuatan konsensus ilmiah tentang perubahan iklim. Disinformasi ini juga menyebabkan orang-orang meremehkan kekuatan solidaritas dalam menuntut tindakan," kata laporan itu.

Namun, perusahaan teknologi juga bersalah karena membiarkan pesan menyebar tanpa kendali. Masalah-masalah ini bukanlah hal baru dan telah mengganggu konferensi-konferensi iklim sebelumnya.

Dan untuk pertama kalinya, konferensi iklim tahun ini akan menampilkan Inisiatif Global untuk Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim. Ini merupakan upaya bersama antara Pemerintah Brasil, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UNESCO yang didedikasikan untuk memperkuat penelitian dan langkah-langkah dalam mengatasi kampanye disinformasi.

Pada KTT Pemimpin pada 6 November, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sama-sama memperingatkan bahaya disinformasi iklim.

“Disinformasi iklim saat ini mengancam demokrasi kita, agenda Paris, dan dengan demikian keamanan kolektif kita,” kata Macron.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga mengecam perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari disinformasi tersebut.

“Terlalu banyak perusahaan yang meraup keuntungan besar dari kerusakan iklim dengan miliaran dolar dihabiskan untuk melobi, menipu publik, dan menghambat kemajuan. Terlalu banyak pemimpin yang masih terjebak oleh kepentingan yang mengakar ini,” katanya.

Baca juga: Dampak Perubahan Iklim: Sudah Telat Selamatkan Kopi, Cokelat, dan Anggur