Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Konferensi Utama bertema "Meningkatkan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Penurunan Kemiskinan".

Konferensi berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-4, Gedung Utama Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, (19/11/2025).

Kegiatan tersebut merupakan penutup rangkaian Konferensi Tahunan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 atau Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025.

Seperti diketahui, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai fondasi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyediakan pangan sehat bagi anak sekolah, santri, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Baca juga: Menteri Bappenas Dukung Penuh Visi Pembangunan Bali Berkelanjutan Gubernur Koster

Program MBG bertujuan mengatasi malnutrisi, meningkatkan prestasi belajar, dan menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045.

Secara global, MBG mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengadaptasi strategi pembangunan dunia ke konteks lokal.

Program ini berpotensi menjadi katalis percepatan SDGs, tidak hanya mendukung Tujuan 2 mengenai kelaparan, tetapi juga berkontribusi pada Tujuan 1, 3, 4, 5, 8, dan 17. Dengan demikian, MBG memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan agenda global untuk transformasi pembangunan manusia.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kerja sama Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam program pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan Indonesia dimulai sejak era Millennium Development Goals (MDGs) dan berlanjut hingga SDGs.

Baca juga: Bappenas: Pendekatan Risiko Jadi Kunci Adaptasi Kebijakan Pembangunan

Salah satu program besar dalam MDGs adalah menghentikan kemiskinan. Namun, program tersebut belum selesai sehingga dilanjutkan dengan SDGs.

Lewat program itu, saat ini, pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan adanya masyarakat yang kelaparan, sakit tanpa pelayanan kesehatan, dan tidak mendapat akses pendidikan.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama pemerintah adalah mengentaskan kelaparan, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan pentingnya keseimbangan antara makanan fisik dan rohani yang didapatkan masyarakat.

Ia mengutip ungkapan "tell me what you eat and then I tell you who you are" untuk menunjukkan bahwa kualitas makanan memengaruhi kualitas manusia.

Baca juga: Bappenas Gelar Lomba Menulis, Dorong Perempuan Berani Bersuara

Menurutnya, jika ada anak atau saudara yang mengalami masalah pertumbuhan, salah satu penyebabnya adalah makanan yang tidak bergizi.

Oleh karena itu, makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan bersama untuk mencapai kesejahteraan manusia yang berkelanjutan.

Indonesia capai 62 persen target SDGs

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan laporan capaian SDGs Indonesia oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Tim Pelaksana SDGs Indonesia Leonardo AA Teguh Sambodo.

Ia menyampaikan bahwa capaian Indonesia menggambarkan kepemimpinan dalam pencapaian SDGs secara global.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengarus utamakan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan.

Baca juga: Bappenas Sebut 50 Persen Masyarakat Indonesia Belum Mampu Beli Makanan Bergizi Seimbang

Hal ini dimulai sejak 2017 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang dimutakhirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.

Pada 2020, sebanyak 116 indikator SDGs telah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 dan dimutakhirkan kembali saat Bappenas menyusun RPJMN 2025-2029.

Indonesia juga merupakan salah satu dari empat negara yang sudah menyampaikan Voluntary National Review (VNR) keempat kalinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap komitmen pelaksanaan SDGs.

"Semua ini merupakan hasil dari kolaborasi kita bersama sehingga melalui Peraturan Presiden 111 Tahun 2022, harapannya ini terus bisa diperkuat dalam mencapai target SDGs sampai 2030," kata Teguh.

Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang memutakhirkan Rancangan Peraturan Presiden yang baru serta menyusun Rencana Aksi Nasional SDGs 2025-2030.

Teguh menjelaskan bahwa secara global, capaian SDGs memiliki kecenderungan melambat akibat dinamika geopolitik dan tekanan ekonomi.

Baca juga: Bappenas Tekankan Ekonomi Hijau Jadi Arah Utama Pembangunan

Hanya 18 persen target global yang on track berdasarkan data agregat PBB tahun 2025. Di tingkat regional Asia-Pasifik, capaiannya juga tidak jauh berbeda, sekitar 17 hingga 18 persen.

“Indonesia sendiri telah mencapai 62 persen dari 152 indikator SDGs yang dapat diukur. Angka ini meningkat 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 61,4 persen,” terang Teguh.

Namun, ia mencatat bahwa masih terdapat 24 persen atau 59 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan agar kembali on track.

Sementara itu, 40 indikator belum memiliki data capaian pada 2024 sehingga perlu penguatan upaya penyediaan data.

Teguh menyoroti bahwa tiga pilar SDGs yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesehatan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Baca juga: Bali Masuki Babak Baru, Kementerian PPN/Bappenas Reaktivasi Sekretariat Transformasi EKB

Dok. Kompas.com/Erlangga Satya Sesi MBG Leadership di SAC 2025.

Hal ini menjadi alasan mengapa tema SAC 2025 berfokus pada Program Makan Bergizi Gratis untuk mengarahkan kolaborasi yang lebih kuat menyelesaikan tantangan di tiga SDGs tersebut.

Untuk memperkuat kolaborasi, Kementerian PPN/Bappenas mendorong kerja sama multipihak melalui penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan Indonesia Global Compact Network (IGCN), Persatuan Filantropi Indonesia (PFI), Apindo, Kadin, dan PT Pertamina sebagai perwakilan swasta.

Pada hari yang sama, diluncurkan pula SDGs Action Register. Tidak hanya itu, Kementerian PPN/Bappenas juga sedang mengembangkan SDGs Entrepreneurial Center untuk mendorong kolaborasi menuju lima tahun terakhir pelaksanaan SDGs.

Sebagai informasi, selain laporan capaian SDGs, SAC 2025 juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen terhadap aspek keberlanjutan melalui Indonesia's SDGs Action Awards (SAA) 2025.

Kemudian, ada juga kegiatan talk show di sesi MBG Leadership dengan tema “Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Ekonomi yang Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan Melalui Program Strategis Nasional MBG”.

Sesi tersebut diisi oleh para narasumber yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing.

Baca juga: Menteri dan Wamen Kementerian PPN/Bappenas di Kabinet Merah Putih Prabowo