Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringkat Kesehatan Laut Indonesia Naik, tapi Nelayan Kecil Masih Belum Sejahtera

Kompas.com, 9 Januari 2026, 10:51 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ocean Health Index (OHI) atau peringkat kesehatan laut Indonesia naik dari urutan ke-189 tahun 2025 menjadi 169 dari 220 negara pada tahun 2026. Namun, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menilai nasib nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

Meski peringjatnya naik, skor OHI Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna menyebut, dalam penilaian OHI, Indonesia hanya meraih skor 66, sedangkan rata-rata global mencapai 72.

Baca juga: 

“Kami melihat bahwa indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan,” kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Indikator yang dimaksud, antara lain Penyediaan Makanan (Food Provision), Peluang Penangkapan Ikan Tradisional (Artisanal Fishing Opportunities), Perlindungan Pesisir (Coastal Protection), serta Mata Pencaharian dan Ekonomi (Livelihoods and Economies). Kinerja empat dari 10 indikator penyusun OHI tersebut menurun.

Nasib nelayan kecil Indonesia belum sejahtera

Pengelolaan kelautan dan perikanan belum berpihak pada keberlanjutan

Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera. KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

KPPMPI berpandangan, penurunan kinerja mencerminkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan belum berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil.

Hendra menjelaskan, pada indikator Food Provision atau laut sebagai sumber pangan, Indonesia mencatat skor terendah yakni 24 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Skor 24 ini menjadi penanda bahwa pengelolaan pangan perikanan kita masih jauh dari praktik berkelanjutan. Baik di sektor perikanan tangkap maupun budi daya, persoalan lama masih terus berulang,” papar Hendra.

Ia menyoroti masifnya penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan, seperti trawl, yang kerap ditemukan di perairan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Praktik ini tentu merusak ekosistem laut, sekaligus mempersempit area berlayar nelayan.

Baca juga:

Tekanan ekosistem

Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera. KOMPAS / IWAN SETIYAWAN Peringkat penilaian kesehatan laut Indonesia naik tahun 2025. Namun, KPPMPI menilai nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera.

Di sisi lain, budidaya perikanan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik dan aktivitas loin tuna di perairan Maluku Utara turut menambah tekanan terhadap ekosistem laut. Dampak lainnya terasa pada keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada penilaian indikator Artisanal Fishing Opportunities, angkanya turun drastis dari 93 menjadi 72. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana nelayan kecil dan tradisional memiliki akses yang adil dan aman terhadap wilayah tangkapnya.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional berada dalam ancaman serius,” ucap Hendra.

Ancamannya berasal dari berbagai aktivitas, dari praktik perikanan ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, hingga kegiatan non-perikanan, seperti pertambangan pasir laut, reklamasi, dan penimbunan wilayah pesisir.

Baca juga: Perairan Timur Indonesia Terancam: Nelayan Kian Miskin, Ekosistem di Ujung Tanduk

Indikator Coastal Protection juga mengalami penurunan skor menjadi 79. Artinya, perhatian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut kian melemah.

Mangrove, terumbu karang, dan lamun sejatinya merupakan benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari gelombang pasang, banjir rob, dan abrasi. Ekosistem ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan yang menopang kehidupan nelayan.

“Ketika ekosistem pesisir rusak maka nelayan dan masyarakat pesisir adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya,” ujar Hendra.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
LSM/Figur
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Pemerintah
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Pemerintah
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Pemerintah
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Pemerintah
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
Pemerintah
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
LSM/Figur
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Pemerintah
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
LSM/Figur
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
LSM/Figur
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
LSM/Figur
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
Pemerintah
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
LSM/Figur
Polutan Ganggu Kesehatan Burung Laut, Ini Dampak Merkuri dan PFAS
Polutan Ganggu Kesehatan Burung Laut, Ini Dampak Merkuri dan PFAS
LSM/Figur
Krisis Iklim Ancam Juhyo, Fenomena Monster Salju di Jepang
Krisis Iklim Ancam Juhyo, Fenomena Monster Salju di Jepang
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau