Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Korea Selatan memutuskan memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dan resmi bergabung dengan Powering Past Coal Alliance (PPCA), sebuah aliansi global yang berupaya memajukan transisi energi bersih.

Artinya, negara itu bakal menghentikan operasional 41,2 gigawatt (GW) kapasitas PLTU batu bara yang selama ini menyumbang 60 persen emisi sektor ketenagalistrikannya atau setara 156 metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Pendiri & Direktur Pelaksana, Asia Research & Engagement (ARE), Ben McCarron, menilai langkah Korea menjadi momentum penting dalam menentukan masa depan energi Asia.

“Hal ini juga menunjukkan kekuatan koalisi karena delapan yurisdiksi sub nasional di Korea Selatan telah menjadi bagian dari Aliansi. Ini bukan sekadar janji iklim, ini adalah sinyal ekonomi," kata Ben dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Punya Skema Pendanaan untuk Pensiunkan PLTU

"Korea Selatan menunjukkan bahwa penghentian penggunaan batu bara secara bertahap merupakan bagian dari upaya untuk tetap kompetitif, dan hal ini meningkatkan standar bagi pemerintah Asia lainnya untuk mengikutinya,” imbuh dia.

Sementara, penurunan konsumsi batu bara negara maju bisa menjadi peluang bagi Indonesia mengakselerasi transisi energi dan pensiun dini PLTU batu bara melalui mekanisme pembiayaan seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Sekaligus menarik investasi energi bersih seperti PLTS skala besar dan infrastruktur transmisi hijau," jelas Policy Strategist Coordinator Cerah, Dwi Wulan Ramadani.

Tekanan pasar dari negara mitra dagang juga memperkuat urgensi diversifikasi ekonomi daerah tambang dan penguatan kebijakan energi bersih.

Korsel menargetkan kenaikan porsi energi surya dan angin 21,6 persen pada 2030. Negara ini pun berjanji menghentikan operasional 40 dari 62 unit PLTU paling lambat di 2040. Sedangkan, 22 unit sisanya ditentukan ekonomi dan diskusi publik dengan rencana yang baru akan dijadwalkan 2026 mendatang.

Baca juga: Indonesia Masih Nyaman dengan Batu Bara, Transisi Energi Banyak Retorikanya

“Bergabungnya Korea Selatan dengan PPCA menjadi sinyal kuat bahwa era batu bara global mulai memasuki fase akhir, hal ini akan menjadi titik balik bagi arah bisnis batu bara Indonesia," kata Dwi.

Diketahui, Korea yang merupakan konsumen batu bara terbesar ketujuh dunia sekaligus pasar ekspor utama Indonesia selain China dan India.

"Ketika negara seperti Korea Selatan mulai menargetkan penghentian PLTU batu bara, perusahaan batu bara nasional harus bersiap menghadapi penurunan permintaan struktural dari pasar internasional,” imbuh dia.

Ancam Ekspor Batu Bara

Bagi Indonesia, Korea Selatan masuk dalam lima besar negara tujuan ekspor batu bara. Bahkan Indonesia menjadi pemasok utama batu bara thermal ke Negeri Gingseng tersebut.

Keanggotaan Korea Selatan di PPCA diprediksi bakal menurunkan permintaan terhadap batu bara thermal hingga 25 juta ton. Mengutip data Kpler, Korea Selatan diperkirakan akan mengimpor batu bara mencapai lebih dari 22 juta ton dan nilai sebesar 1,7 miliar dollar per tahun.

Penurunan permintaan batu bara dari tidak hanya menggerus pendapatan eksportir, namun juga menekan daerah penghasil batu bara yang selama ini menjadikan komoditas tersebut sebagai sumber pendapatan utama.

Dampak lainnya, menciptakan tekanan tambahan bagi industri batu bara di tanah air yang selama ini bergantung pada pasa ekspor. Penurunan permintaan jangka panjang dari negara maju termasuk Korea Selatan mengubah peta risiko bisnis perusahaan batu bara domestik.

"Pemasok batu bara seperti Indonesia dan Australia yang sudah menghadapi impor batu bara China yang menurun, harus mempertimbangkan dengan matang ketergantungan mereka pada komoditas tersebut seiring dengan percepatan transisi energi,” kata Direktur Pelaksana Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna,

Tak hanya Indonesia, langkah Korea Selatan juga berpotensi mengancam tatanan regional di negara ASEAN seperti Vietnam maupun Filipina.

Pasalnya, kedua negara ini masih bergantung dengan impor batu bara, teknologi, peralatan, dan pembiayaan dari Korea Selatan untuk PLTU. Tekanan finansial dan diplomatik berpotensi terjadi, dengan investor Korea yang diperkirakan menarik diri dari proyek-proyek batu bara baru dan mengalihkan investasinya ke energi terbarukan.