Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin

Kompas.com, 20 November 2025, 14:06 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan investasi dari sektor perikanan Rp 79,21 triliun dalam kurun waktu 2025-2029. Angka ini tumbuh 74,28 persen dari capian investasi tahun 2020 hingga 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mengatakan di tahun 2025, targetnya sebesar Rp 13,11 triliun yang realisasinya kini baru mencapai Rp 7,45 triliun.

"Oleh karena itu, kami perlu mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan agar dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Rudy dalam acara yang digelar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS

KKP, lanjut dia, membuka peluang kerja sama mitra dagang negara sahabat melalui pertemuan Investment and Business Matching guna mencapai kesepakatan bisnis serta realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Pihaknya menargetkan investasi Rp 2 triliun dalam kegiatan itu.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, dan sumber daya manusia terampil bagi tenaga kerja," imbuh dia.

KKP turut menerapkan prinsip Ekonomi Biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan berdaya di laut pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Baca juga: Pertanian Mulai Terbatas, Menteri KP Sebut Pangan Biru Jadi Solusi Global

Lainnya, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan. Kemudian KKP mengembangkan sistem ocean big data berbasis teknologi satelit yang diyakini dapat meningkatkan kualitas produk perikanan.

"Implementasi Ekonomi Biru dan ocean big data diakini akan mampu mengwujudkan produk perikanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, tertelusur, dan berkelanjutan yang telah menjadi persyaratan untuk meningkatkan daya saing di pasar peluang," papar Rudy.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Swasta
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Pemerintah
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
LSM/Figur
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
Pemerintah
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Pemerintah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Swasta
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
Pemerintah
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Pemerintah
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Pemerintah
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
LSM/Figur
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Pemerintah
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus 'Kotor'
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus "Kotor"
Pemerintah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
LSM/Figur
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
Pemerintah
Pemanasan Global Jadi Ancaman Penyelenggaraan Tour de France
Pemanasan Global Jadi Ancaman Penyelenggaraan Tour de France
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau