RI Bergantung Infrastruktur Informal untuk Pengumpulan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih sangat bergantung pada infrastruktur pengumpulan sampah plastik di lapangan, meskipun pihak pengumpul didominasi oleh sektor informal.

Community Coordinator National Plastic Action Partnership, Bunga Karnisa Goib mengatakan pemulung menjadi tulang punggung infrastruktur pengumpulan sampah sektor informal di Indonesia.

"Jadi bedanya dengan negara-negara maju, pengumpul sampah dari sektor informal itu hanya sedikit, minoritas. Kalau di Indonesia sangat dibantu oleh infrastruktur pengumpulan sampah di lapangan," ujar  di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Sampah Campur dan Kondisi Geografis Bikin Biaya Daur Ulang di RI Membengkak

Sementara itu General Manager Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO), Reza Andreanto membagi pemulung dalam kategori terafiliasi dengan seorang 'bos' tertentu dan yang mandiri.

Pemulung yang terafiliasi dengan seorang 'bos' biasanya bekerja di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) dan tinggal di bedeng-bedeng sekitarnya.

Sedangkan pemulung yang mandiri bekerja dengan mengelilingi rumah-rumah warga atau membawa gerobaknya di pingir jalan. Jumlah pemulung mandiri jauh lebih sedikit daripada yang terafiliasi dengan seorang bos.

Meski jumlahnya bisa mencapai ratusan untuk setiap TPA, kata dia, untuk bermitra dengan pemulung yang terafiliasi perlu pendekatan yang komprehensif. Ini mengingat ketergantungan ekonomi pemulung terafiliasi dengan bosnya yang menyediakan tempat tinggi dan makanan sehari-hari.

Untuk menjalin kemitraan dengan pemulung yang terafiliasi dengan bos tertentu, kata dia, perlu melibatkan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Ia menganggap Pemda bisa berperan dalam menjamin praktik bisnis yang melibatkan pemulung sebagai pekerja informal mengantongi izin, serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

"Pemda harus hadir di situ, entah sifatnya datang, verifikasi, pengawasan, bahkan penalti, bahkan menghukum atau penegakan lain, bahasanya ketika bos-bos ini, bos-bosnya pemulung ini melakukan sebuah praktik transaksi jual beli atau meminjamkan modal atau apapun itu, kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja harus terjadi," tutur Reza.

Sedangkan pemulung mandiri dapat dengan mudah diintegrasikan dengan mitra-mitra bank sampah, seperti tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R) atau perusahaan pengelola limbah.

Mekanisme kemitraan bertujuan memastikan transaksi jual beli yang adil, serta penyediaan alat pelindung diri dan akses layanan kesehatan bagi pemulung mandiri.

Sementara itu, Director of Public Affairs, Communication, and Sustainability Coca-Cola Company Indonesia, Triyono Prijosoesilo mengatakan, pemulung harus terintegrasi dalam mekanisme perluasan tanggung jawab produsen (extended producer responsibility / EPR).

“Ada lima juta informal pengepul sampah di Indonesia. Jadi dari sisi EPR yang didesain dengan baik, jangan sampai mereka terlupakan,” ucapnya.

Di dalam mekanisme EPR, perlu ada upaya dari produsen plastik sebagai kemasan untuk mendukung pemulung mengakses layanan dasar sebagai warga negara dan memperhatikan kesejahteraan keluarganya, terutama anak-anaknya. Misalnya, mengadvokasi pemulung agar memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Diketahui, Indonesia menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pengaturan tentang perluasan tanggung jawab produsen (extended producer responsibility / EPR) di Indonesia kurang mendetail. Pengaturan EPR tidak ada dalam UU 18/2008. Sedangkan PermenLHK 75/2019 mengatur target 20 persen pengelolaan sampah oleh produsen.

Baca juga: KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru

Konsep EPR dalam PermenLHK 75/2019 belum terlalu jelas dan hanya sedikit proses plastik sebagai kemasan yang menaatinya karena kesulitan untuk mengolah sampah dari produknya.

Tidak semua produsen sampah plastik mempunyai sumber daya atau pengetahuan yang mumpuni dalam melaksanakan EPR. Kini, Indonesia sedang menggodok aturan EPR yang direncanakan akan diterbitkan tahun ini.