RI Sulit Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Jika Andalkan Sektor Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih fluktuatif, meski sempat mencatat pertumbuhan sebesar 10,5 persen pada kuartal pertama tahun 2025.

Namun, tidak terjadi konsistensi dari segi produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian dipicu berbagai faktor yang bersifat insidental. Padahal, keberlanjutan produktivitas sektor pertanian menjadi modalitas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Baca juga: Lahan Pertanian Bisa Jadi Kunci Melawan Perubahan Iklim

Indonesia akan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen jika mengandalkan sektor pertanian.

Selain tren penurunan kredit pada sektor pertanian, kenaikan produksinya pun hanya disebabkan ekstensifikasi atau perluasan area tanam, alih-alih intensifikasi lahan. Padahal, kenaikan kredit berkorelasi dengan pertumbuhan PDB yang disumbang sektor pertanian.

"Maka memang untuk dalam jangka 1-2 tahun agak sulit mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 8 persen ya," ujar Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov kepada Kompas.com, Kamis (4/12/2025).

Ia meminta pemerintah turun tangan untuk menggenjot produktivitas sektor pertanian dengan intensifikasi lahan melalui inovasi teknologi dan subsidi pupuk.

Produktivitas sektor pertanian tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan pangan dalam negeri. Program makan bergizi gratis (MBG) berkontribusi meningkatkan permintaan pangan sebesar 100 persen dalam setahun terakhir.

"Demand shock, tidak ada ekspektasi bahwa ada kenaikan sebesar itu," tutur Abra.

Menurut Abra, tahun 2026 menjadi momentum bagi sektor pertanian untuk unjuk gigi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Apalagi, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai pusat operasional MBG sudah tersebar di daerah-daerah.

Namun, tanpa skema contract farming antara SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGZ) dengan petani atau peternak, peningkatan produktivitas sektor pertanian enggak akan terserap secara optimal.

Intensifikasi lahan

Peningkatan produksi padi di Indonesia pada 2025, lebih disebabkan perluasan area tanam atau ekstensifikasi, bukan akibat produktivitas melalui upaya intensifikasi. Hingga bulan November 2025, luas lahan pertanian padi bertambah 12,1 persen, dari 9,69 juta hektar, menjadi 10,8 juta hektar.

Kata dia, pemerintah perlu memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas padi untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring bertambahnya penduduk, tanpa harus memperluas area tanam.

Terdapat banyak kendala peningkatan produktivitas padi di Indonesia yang hanya rata-rata 5,5 ton per hektarnya. "Sangat banyak variabelnya (faktornya), seperti pupuk, sistem pengelolaan pertanian, termasuk (kualitas) sumber daya manusia (SDM)-nya, petaninya.

Jadi, memang PR-nya banyak banget di sektor pertanian, tapi ya, paling tidak yang menjadi salah satu indikator utama di sektor pertanian adalah beras," ucapnya.

Produktivitas dipengaruhi musim

Pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia belum stabil dan masih sangat dipengaruhi kondisi musim. Kondisi iklim pada 2025 memberikan anomaly favourable condition yang memperpanjang musim tanam.

Fenomena kemarau basah membuat pola tanam lebih panjang, sehingga panen terjadi lebih banyak. Ini menandakan bahwa lonjakan produksi tahun ini sangat dipengaruhi faktor musim. Indonesia membutuhkan perubahan struktural dalam manajemen produksi padi.

Capaian produksi pada 2025 tidak dapat langsung dibaca sebagai penguatan ketahanan nasional. Tanpa perbaikan dalam benih, manajemen air, dan penanganan pasca panen, peningkatan produksi tahun ini berpotensi tidak berkelanjutan.

Selain itu, ketahanan pangan Indonesia bergantung pada banyak komoditas, sehingga peningkatan produksi beras tidak bisa menjadi indikator tunggal.

Baca juga: Pengesahan RUU Masyarakat Adat, Jalan Pulang Menuju Pertanian Berkelanjutan

"Maka, bagi kami untuk mewujudkan ketahanan maupun kemandirian pangan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi input produksinya. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pendekatan efisiensi dari input pupuk, penggunaan energi, termasuk air, karena intinya supaya proses produksi itu berkelanjutan," ujar Abra.