Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Impor Limbah Plastik Picu Kenaikan Sampah Pesisir, Simak Penelitiannya

Kompas.com, 10 Desember 2025, 19:05 WIB
Monika Novena,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Studi baru dari Universitas Illinois Urbana-Champaign menyelidiki bagaimana perdagangan sampah plastik global berkontribusi pada sampah di sepanjang garis pantai dan perairan di negara-negara pengimpor.

Limbah plastik adalah komoditas yang diperdagangkan secara internasional dan dapat didaur ulang menjadi bahan yang digunakan kembali. Sementara itu, sampah plastik yang berserakan adalah polusi yang dihasilkan dari limbah yang tidak diolah.

Baca juga: 

Namun, ada kekhawatiran bahwa ekspor limbah ke negara lain tersebut justru menciptakan peluang terjadinya pencemaran lingkungan dalam perjalanan dan penyimpanan.

"Kami ingin melihat apakah impor plastik menyebabkan peningkatan jumlah sampah plastik yang ditemukan di daerah pesisir," kata asisten profesor di Departemen Ekonomi Pertanian dan Konsumen, Universitas Illinois Urbana-Champaign, Becca Taylor, dilansir dari Phys, Rabu (10/12/2025).

"Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa peningkatan 10 persen dalam jumlah limbah plastik yang diimpor suatu negara dikaitkan dengan peningkatan 0,6 persen dalam jumlah botol plastik yang berserakan yang dikumpulkan dari daerah pesisir," tambah dia.

Jumlah limbah plastik bertambah dengan cepat

Jumlah limbah plastik bertambah dengan cepat. Meskipun hanya sekitar dua persen limbah plastik yang diperdagangkan secara global, angka tersebut merupakan jumlah yang substansial mengingat pertumbuhan besar dalam produksi plastik selama 30 tahun terakhir.

Sebagai informasi, perdagangan internasional limbah plastik mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan sebanyak 16 juta Metrik ton.

Perdagangan limbah ini bergerak terutama dari negara di bagian utara ke negara di bagian selatan.

Namun, pergerakan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi menciptakan ketidakadilan lingkungan.

Sebab, negara pengimpor justru menjadi "surga polusi" akibat regulasi lingkungan yang lemah dan infrastruktur limbah yang buruk membuat mereka tidak mampu menampung limbah impor, yang akhirnya mencemari lingkungan lokal mereka.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Perparah Polusi Plastik, Lebih Mudah Menyebar dan Berbahaya

Metode penelitian

Penelitian terbaru mengungkap negara dengan impor limbah plastik tinggi mengalami lonjakan sampah pesisir. Simak selengkapnya.PIXABAY/BEN KERCKX Penelitian terbaru mengungkap negara dengan impor limbah plastik tinggi mengalami lonjakan sampah pesisir. Simak selengkapnya.

Dalam studi yang diterbitkan di Ecological Economics ini, peneliti bekerja sama dengan The Ocean Conservancy, sebuah organisasi advokasi lingkungan non-pemerintah, yang melakukan acara pembersihan pantai skala global tahunan.

Para peneliti kemudian memperoleh data dari 90 negara mulai tahun 2003 hingga 2022. Mereka fokus pada botol plastik karena merupakan komoditas yang dapat didaur ulang, tidak seperti jenis limbah umum lainnya seperti puntung rokok dan bungkus makanan.

Para peneliti juga menggunakan basis data perdagangan global PBB untuk mengukur impor limbah plastik per negara dan per tahun.

Tak hanya itu, penelitian akademis juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat pengelolaan sampah plastik yang buruk menurut negara.

Para peneliti menemukan, peningkatan dua kali lipat jumlah limbah plastik yang diimpor suatu negara dikaitkan dengan peningkatan enam persen dalam jumlah botol sampah yang dikumpulkan.

Lebih lanjut, negara-negara yang berjuang dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk mengalami peningkatan sampah yang proporsional lebih tinggi.

Baca juga: Sampah Plastik Tanggung Jawab Konsumen Atau Produsen?

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Pemerintah
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Pemerintah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Swasta
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Swasta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
LSM/Figur
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Pemerintah
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
Pemerintah
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
Pemerintah
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Swasta
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Pemerintah
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
LSM/Figur
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Pemerintah
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
LSM/Figur
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Pemerintah
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau