Gelondong Bernomor Di Banjir Sumatera

Jika satelit mendeteksi tumpukan kayu di zona bahaya, sistem otomatis membekukan izin perusahaan dan memblokir akses pasar. Tidak ada lagi ruang negosiasi di bawah meja.

Lebih jauh, konsep Ecocide harus masuk hukum pidana. Kejahatan yang memusnahkan ekosistem dan membunuh manusia massal harus setara dengan kejahatan kemanusiaan berat. Direksi dan pemegang saham pengendali harus bertanggung jawab pribadi, tidak bisa bersembunyi di balik perseroan terbatas.

Kayu gelondongan di Sumatera adalah cermin retak bangsa. Di sana terpantul wajah keserakahan yang dilegalkan dan ketidakpedulian yang dinormalisasi. Utang pada korban tidak bisa dibayar dengan mie instan atau selimut bantuan, melainkan dengan keadilan substantif.

Jangan biarkan “mayat bernomor” berakhir menjadi kayu bakar tanpa nama. Mereka adalah saksi bisu yang menuntut kita berhenti berbohong, berhenti memanipulasi alam, dan mulai memperlakukan bumi bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai rahim kehidupan. Jika rahim terus disakiti, ia akan mengambil kembali apa yang pernah ia beri.

Lebih dari itu, tragedi ini harus menjadi momentum politik-ekologis. Kita perlu menuntut agar kebijakan kehutanan tidak lagi berhenti pada sertifikasi, melainkan menyentuh akar etika. Pendidikan publik harus diarahkan pada kesadaran bahwa hutan bukan sekadar sumber devisa, melainkan penopang kehidupan.

Media pun harus berhenti menormalisasi narasi “bencana alam” dan mulai menyebutnya “bencana industri”. Dengan demikian, gelondong bernomor itu bukan hanya saksi bisu, melainkan alarm keras bagi bangsa. Alarm yang menuntut kita memilih: terus hidup dalam simulakra legalitas, atau berani menegakkan keadilan ekologis yang nyata.

Baca juga: Belum Ada Tersangka di Penyidikan Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel