Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

89 Persen Masyarakat Indonesia Dukung EBT untuk Listrik Menurut Studi Terbaru

Kompas.com, 16 Desember 2025, 13:35 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional pada tahun 2040, menurut studi Yale Program on Climate Change Communication. 

Laporan berjudul Climate Change and Energy in the Indonesian Mind itu juga menunjukkan, 79 persen di antaranya mendukung pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru oleh pemerintah, sekaligus mendorong pensiun dini PLTU dan menggantinya dengan energi surya atau angin.

Baca juga:

Tidak hanya itu, sebanyak 83 persen responden mendukung komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon Indonesia atau net zero emission 2060.

“Masyarakat Indonesia sangat mendukung upaya menurunkan emisi karbon dan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan secara nasional,” kata peneliti Yale University, Anthony Leiserowitz dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Pengetahuan tentang perubahan iklim masih terbatas

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.DOK. KAI Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.

Di sisi lain, peneliti menemukan 73 persen responden mengaku hanya mengetahui sedikit tentang perubahan iklim dan 21 persen belum pernah mendengarnya sama sekali 

Sementara itu, hanya dua persen masyarakat Indonesia yang merasa mengetahui banyak terkait isu tersebut.

Leiserowitz menyampaikan, 86 persen responden meyakini adanya perubahan iklim setelah mendapatkan penjelasan singkat, dengan 83 persen masyarakat merasa cemas terhadap dampaknya.

“Meskipun banyak yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang perubahan iklim, mayoritas masyarakat yakin bahwa perubahan iklim sedang terjadi dan merasa cemas terhadap dampaknya," tutur Leiserowitz.

Studi mencatat, mayoritas masyarakat Indonesia mendorong berbagai kebijakan energi lain yakni program nasional untuk pelatihan kerja di industri baru energi terbarukan dan pembangunan jaringan transmisi listrik baru untuk menjangkau seluruh Indonesia (94 persen).

Kemudian, kewajiban penggunaan bahan bakar kendaraan dengan campuran biodiesel 60 persen untuk mobil, truk, dan kendaraan lainnya (78 persen), serta pemberian subsidi pajak bagi kendaraan listrik (74 persen).

Baca juga: 

Sebanyak 56 persen dari mereka menilai langkah terbaik untuk mewujudkan masa depan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi Indonesia adalah membiarkan sebagian besar batu bara Indonesia tetap berada di dalam tanah.

Selain itu, studi ini mengemukakan mayoritas umat Muslim di Indonesia (79 persen) mendukung pemanfaatan dana zakat dan sedekah untuk mendukung transisi nasional menuju energi terbarukan.

Baca juga: 100 GW PLTS oleh Kopdes Bisa menjadi Pembangkit EBT Terbesar di Asia Tenggara

Siap bergerak menuju energi bersih

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.ANTARA FOTO/yusran uccang Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.

Direktur Negara Indonesia di Purpose, Longgena Ginting berpandangan temuan itu menunjukkan masyarakat siap bergerak menuju energi bersih.

“Yang juga penting, survei ini menyoroti besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan yang diyakini oleh masyarakat. Ini adalah momentum bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama memperluas solusi energi bersih yang adil dan dapat diakses semua orang," jelas Longgena.

Dalam studinya, Yale Program on Climate Change Communication melakukan survei nasional tatap muka terhadap 2.000 responden Indonesia berusia 18 tahun ke atas periode Juni 2025 sampai Juli 2025, tepatnya dari Minggu (15/6/2025) sampai Kamis (17/7/2025).

Baca juga: BBM E10 Tingkatkan Bauran EBT, tapi Bahan Bakunya Bersaing Kebutuhan Pangan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
LSM/Figur
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
LSM/Figur
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
Pemerintah
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
LSM/Figur
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
LSM/Figur
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
LSM/Figur
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Pemerintah
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Pemerintah
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Pemerintah
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Pemerintah
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
LSM/Figur
Waspada Hujan Lebat hingga 22 Desember, BMKG Pantau 3 Siklon Tropis
Waspada Hujan Lebat hingga 22 Desember, BMKG Pantau 3 Siklon Tropis
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau