Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko Infrastruktur: Kawasan Hulu Mestinya Dihijaukan, Bukan Dijadikan Vila

Kompas.com, 22 Januari 2026, 20:15 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bogor menjadi kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), seperti Ciliwung, yang vital untuk konservasi air bagi Jakarta dan daerah sekitarnya. Namun, kawasan hulu DAS di Bogor terancam alih fungsi lahan.

Sebagai konservasi air, aspek tata ruang di kawasan hulu DAS di Bogor memang perlu dipertegas. Alih fungsi kawasan hulu DAS di Bogor telah melewati ambang batas daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup (D3TLH).

Baca juga: Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor

"Mungkin kita take it for granted (menganggap sesuatu sebagai hal yang biasa), dulu harusnya berapa persen, terus kita ambil dikit, enggak apa-apa, kita ambil dikit, enggak apa-apa, nah sekarang udah habis, akhirnya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin dalam webinar, Kamis (22/1/2026).

Menurut Rachmat, pemerintah pusat maupun daerah sudah mengingatkan perlunya menghijaukan kembali kawasan hulu DAS di Bogor. Atau, mengurangi daya rusak air dengan membangun infrastruktur berskala besar yang menghabiskan banyak uang.

Kata dia, sudah sepantasnya sekarang menjaga kawasan hulu DAS di Bogor sebagai wilayah konservasi air, meski berpotensi menjadi kontroversi.

"Kalau hujan itu baiknya ada tanaman yang hijau-hijau supaya bisa menyerapnya dan ditampung (menjadi) air tanah. Nah, masalahnya, kadang-kadang lebih menguntungkan kalau pohon-pohon itu ditebang, dijadikan vila, misalnya kan, atau dijadikan apalah dan sebagainya," tutur Rachmat.

Selain itu, hujan juga membutuhkan wadah untuk penampungan air, seperti bendungan, agar tidak langsung terbuang.

"Sungai datang dari hulu ke hilir ya, sungai Ciliwung itu dari Bogor. Sebenarnya, kita harus menyadari bahwa kalau kita tahu di sisi hilir itu ada yang mau minum, mudah-mudahan kita tidak ikut memberikan polusi kepada badan air. Karena kalau airnya kotor, nanti saat dibawa ke PDAM, bianya jadi maha banget," ucapnya.

Di sisi lain, sebagai sumber daya, air tentunya memiliki daya rusak yang perlu dimitigasi. Banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara merupakan contoh daya rusak air yang perlu dimitigasi. Jembatan sepanjang 250 meter yang terputus di Aceh Tamiang menunjukkan Indonesia belum bisa mengendalikan daya rusak air.

Indonesia perlu memperbarui ilmu pengetahuan dasar dalam pembangunan infrastruktur, dengan menyesuaikan perkembangan terbaru siklon tropis di ekuator. Infrastruktur dasar perlu tahan terhadap berbagai risiko bencana.

"Tentunya, pekerjaan rumah pemerintah cukup banyak. Kami butuh dukung. Kami butuh kolaborasi dari semua orang karena failure is not an option untuk urusan air ini," ujar Rachmat.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Jakarta sebagai kota yang rentan terhadap banjir.

"Hampir setiap hujan, sedikit saja, maka Jakarta akan banjir," ucapnya dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ia mengkritik deforestasi di kawasan hulu Jakarta. Ia menyoroti alih fungsi lahan di kawasan hulu Jakarta untuk mendukung pariwisata.

Baca juga: Banjir Jakarta Berulang, BRIN Sebut Urbanisasi hingga Tanah Turun Jadi Penyebab

"Pintarnya, mereka berlomba-lomba membikin biopori di Jakarta, kok enggak mikirin kenapa enggak di hulunya itu yang masih banyak pembangunan vila-vila megah, yang membangun bukan orang Bogor, tetapi orang Jakarta sendiri. Dia membeli tali untuk menggantung layarnya sendiri. Cukuplah sudah pembangunan vila-vila di Puncak itu," ujar Hanif.

Imbasnya, dalam hitungan menit, sungai Ciliwung meluap, meski curah hujan tidak terlalu tinggi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Minta Pemda Waspadai Celah Kerugian Bisnis Perdagangan Karbon
KLH Minta Pemda Waspadai Celah Kerugian Bisnis Perdagangan Karbon
Pemerintah
Siswa SMAN 9 Manado Olah Limbah Tulang Ayam Jadi Peredam Suara
Siswa SMAN 9 Manado Olah Limbah Tulang Ayam Jadi Peredam Suara
Swasta
Gelombang Panas Bikin 57 Juta Hektar Hutan Tropis Kehilangan Kemampuan Fotosintesis
Gelombang Panas Bikin 57 Juta Hektar Hutan Tropis Kehilangan Kemampuan Fotosintesis
LSM/Figur
Ekspansi Pusat Data AI Bikin Emisi Karbon Microsoft Melonjak 25 Persen
Ekspansi Pusat Data AI Bikin Emisi Karbon Microsoft Melonjak 25 Persen
Pemerintah
Deloitte Rilis Metode Baru untuk Ukur Nilai Investasi Keberlanjutan
Deloitte Rilis Metode Baru untuk Ukur Nilai Investasi Keberlanjutan
Pemerintah
Urgensi Membangun Tata Kelola Transparan Sejak di Tingkat Tapak
Urgensi Membangun Tata Kelola Transparan Sejak di Tingkat Tapak
Pemerintah
'Ecomystic' dan Konstitusi Lingkungan Kurang Berdaya
"Ecomystic" dan Konstitusi Lingkungan Kurang Berdaya
Pemerintah
Maybank Marathon Bidik Ajang Lari Netral Karbon pada 2030
Maybank Marathon Bidik Ajang Lari Netral Karbon pada 2030
Swasta
IPB Kembangkan Empat Varietas Cabai Superpedas Lokal Pertama Indonesia
IPB Kembangkan Empat Varietas Cabai Superpedas Lokal Pertama Indonesia
Pemerintah
ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, Ubah Pertanian di Lahan Gambut Jadi Lebih Ramah Lingkungan
ITS Kembangkan Traktor Perahu Listrik, Ubah Pertanian di Lahan Gambut Jadi Lebih Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
Satu Abad Panas Bumi Indonesia, Pemanfaatannya Didorong Tak Lagi Sekadar untuk Listrik
BUMN
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
IPB: Dana Desa Diproyeksikan Menurun, Desa Berpotensi Kehilangan Kesempatan Membangun
LSM/Figur
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut
Pemerintah
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Warga Lereng Gunung Lewotobi Dapat Akses Air Bersih dari Pembangunan Sumur Bor
Swasta
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah Percepat Pipanisasi Air Bersih untuk Tekan Penurunan Muka Tanah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau