KOMPAS.com - Total sebanyak 7,3 triliun dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 122.501,3 triliun) pendanaan, baik dari publik maupun swasta, disebut disalurkan ke berbagai aktivitas yang merusak alam pada tahun 2030.
Angka tersebut 30 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tingkat pembiayaan untuk solusi berbasis alam.
Baca juga:
Kesimpulan itu merupakan hasil penilaian terbaru United Nations Environment Programme (UNEP) atau Program Lingkungan PBB mengenai keadaan pendanaan alam global, dilansir dari Edie, Senin (26/1/2026).
Laporan terbaru UNEP mengungkap pendanaan global yang merusak alam mencapai Rp 120.000 triliun pada 2030.UNEP melacak 4,9 triliun dollar AS (sekitar Rp 82.224,2 triliun) aliran keuangan "negatif bagi alam" dari sumber swasta.
Dari angka tersebut, hampir 1,6 triliun dollar AS (sekitar Rp 26.848,6 triliun) mengalir ke sektor utilitas dan hampir 1,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 23.492,5 triliun) masuk ke sektor industri serta industri teknologi.
Selain itu, tambahan sebesar 2,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 40.272,9 triliun) dana publik dialokasikan untuk menyubsidi aktivitas-aktivitas yang merusak.
Lebih dari 1,1 triliun dollar AS (sekitar Rp 18.458,4) dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan 0,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 6.712,1 triliun) untuk pertanian intensif dan industri.
Sebagai perbandingan, hanya 220 miliar dollar AS (sekitar Rp 3.691,6 triliun) yang dihabiskan untuk solusi berbasis alam.
Pendanaan swasta disebut masih ragu untuk terlibat dalam bidang ini, dengan 90 persen dari dana tersebut berasal dari sumber publik.
Dari pendanaan swasta yang diberikan, hampir sepertiganya dihabiskan untuk unit kompensasi biodiversitas.
Unit semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengeklaim bahwa mereka telah "mengganti rugi" atas kerusakan yang mereka timbulkan.
Baca juga:
Laporan terbaru UNEP mengungkap pendanaan global yang merusak alam mencapai Rp 120.000 triliun pada 2030.Jika dunia ingin menghentikan kemerosotan alam pada dekade ini, UNEP menyatakan bahwa investasi dalam solusi berbasis alam perlu tumbuh 2,5 kali lipat menjadi 571 miliar dollar AS (sekitar Rp 9.850,4 triliun) per tahun pada tahun 2030.
Pada saat yang sama, subsidi yang merusak perlu dihentikan secara bertahap dan dialihkan. Langkah tersebut merupakan komitmen utama dari pemerintah berbagai negara pada tahun 2022 melalui Kerangka Kerja Biodiversitas Global yang diselenggarakan oleh PBB.
“Kita dapat berinvestasi dalam penghancuran alam atau mendorong pemulihannya tidak ada jalan tengah,” kata direktur eksekutif UNEP, Inger Anderson.
UNEP menekankan bahwa mendukung konservasi dan pemulihan alam bukan hanya masalah moral, tapi juga tentang menghindari risiko berantai yang diakibatkan oleh hilangnya dan degradasi alam.
Adapun PwC menyatakan pada tahun 2023 bahwa 55 persen dari PDB global bergantung pada alam. Analisis lain menyebutkan angka yang lebih tinggi.
Baru-baru ini, dalam penilaian tahunannya tentang risiko terbesar di dunia, Forum Ekonomi Dunia menyebut hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem sebagai ancaman global paling parah kedua dan paling mungkin terjadi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya