Dana untuk Merusak Alam Tembus Rp 120.000 Triliun, Lebih Besar dari Solusi Hijau

KOMPAS.com - Total sebanyak 7,3 triliun dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 122.501,3 triliun) pendanaan, baik dari publik maupun swasta, disebut disalurkan ke berbagai aktivitas yang merusak alam pada tahun 2030.

Angka tersebut 30 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tingkat pembiayaan untuk solusi berbasis alam.

Baca juga:

• UNIDO Nilai Eksploitasi Alam Jadi Tantangan Besar Transisi Industri Hijau
• Kerugian Bencana Alam Global 2025 Turun 40 Persen, tapi..

Kesimpulan itu merupakan hasil penilaian terbaru United Nations Environment Programme (UNEP) atau Program Lingkungan PBB mengenai keadaan pendanaan alam global, dilansir dari Edie, Senin (26/1/2026).

Lebih dari Rp 120.000 triliun untuk aktivitas merusak alam

Dok. Shutterstock/Moch Arif Setijo Noegroho Laporan terbaru UNEP mengungkap pendanaan global yang merusak alam mencapai Rp 120.000 triliun pada 2030.

UNEP melacak 4,9 triliun dollar AS (sekitar Rp 82.224,2 triliun) aliran keuangan "negatif bagi alam" dari sumber swasta.

Dari angka tersebut, hampir 1,6 triliun dollar AS (sekitar Rp 26.848,6 triliun) mengalir ke sektor utilitas dan hampir 1,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 23.492,5 triliun) masuk ke sektor industri serta industri teknologi.

Selain itu, tambahan sebesar 2,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 40.272,9 triliun) dana publik dialokasikan untuk menyubsidi aktivitas-aktivitas yang merusak.

Lebih dari 1,1 triliun dollar AS (sekitar Rp 18.458,4) dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan 0,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 6.712,1 triliun) untuk pertanian intensif dan industri.

Sebagai perbandingan, hanya 220 miliar dollar AS (sekitar Rp 3.691,6 triliun) yang dihabiskan untuk solusi berbasis alam.

Pendanaan swasta disebut masih ragu untuk terlibat dalam bidang ini, dengan 90 persen dari dana tersebut berasal dari sumber publik.

Dari pendanaan swasta yang diberikan, hampir sepertiganya dihabiskan untuk unit kompensasi biodiversitas.

Unit semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengeklaim bahwa mereka telah "mengganti rugi" atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Baca juga: 

• Sekjen PBB: Investasi Energi Bersih Global tembus 2,2 Triliun Dollar AS
• Banjir Sumatera Cerminan Kegagalan Pemanfaatan Bentang Alam

Perlu lipatgandakan investasi berbasis alam

Pexels/ Mikhail Nilov Laporan terbaru UNEP mengungkap pendanaan global yang merusak alam mencapai Rp 120.000 triliun pada 2030.

Jika dunia ingin menghentikan kemerosotan alam pada dekade ini, UNEP menyatakan bahwa investasi dalam solusi berbasis alam perlu tumbuh 2,5 kali lipat menjadi 571 miliar dollar AS (sekitar Rp 9.850,4 triliun) per tahun pada tahun 2030.

Pada saat yang sama, subsidi yang merusak perlu dihentikan secara bertahap dan dialihkan. Langkah tersebut merupakan komitmen utama dari pemerintah berbagai negara pada tahun 2022 melalui Kerangka Kerja Biodiversitas Global yang diselenggarakan oleh PBB.

“Kita dapat berinvestasi dalam penghancuran alam atau mendorong pemulihannya tidak ada jalan tengah,” kata direktur eksekutif UNEP, Inger Anderson.

UNEP menekankan bahwa mendukung konservasi dan pemulihan alam bukan hanya masalah moral, tapi juga tentang menghindari risiko berantai yang diakibatkan oleh hilangnya dan degradasi alam.

Adapun PwC menyatakan pada tahun 2023 bahwa 55 persen dari PDB global bergantung pada alam. Analisis lain menyebutkan angka yang lebih tinggi.

Baru-baru ini, dalam penilaian tahunannya tentang risiko terbesar di dunia, Forum Ekonomi Dunia menyebut hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem sebagai ancaman global paling parah kedua dan paling mungkin terjadi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Langkah konkret masa depan

Dok. Wikimedia Commons/Eka0998 Laporan terbaru UNEP mengungkap pendanaan global yang merusak alam mencapai Rp 120.000 triliun pada 2030.

Sejumlah negara disebut akan bertemu di Armenia pada Oktober nanti untuk melakukan tinjauan kemajuan pertama terhadap Kerangka Kerja Biodiversitas Global sejak diratifikasi pada 2022.

Negara-negara tersebut harus menunjukkan bagaimana mereka akan menghadapi tekanan untuk memperbaiki rencana pelaksanaan aturan tersebut dengan menetapkan langkah-langkah konkret.

Langkah yang dimaksud misalnya saja mengalihkan subsidi yang mendukung perusakan, mendorong bank serta investor swasta agar lebih berani mendanai proyek hijau, memperkuat regulasi, dan mewajibkan pengungkapan dampak alam oleh perusahaan.

Sementara itu, laporan terbaru UNEP juga memperkenalkan Nature Transition X-Curve, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam menyusun urutan reformasi.

Baca juga:

• Bahan Bakar Bersih Terancam Tertinggal Tanpa Lonjakan Investasi Global
• Sampel Udara Berusia 35 Tahun Tunjukkan Perubahan Ritme Alam akibat Iklim

UNEP menyadari manusia tidak bisa mengubah dunia dalam semalam. Kerangka tersebut membantu menentukan mana yang harus dilakukan lebih dulu, misalnya mengubah aturan hukum dulu, baru mengalihkan uangnya.

Laporan juga menyatakan bahwa bangsa-bangsa secara kolektif memiliki peluang untuk membentuk "ekonomi transisi alam bernilai triliunan dolar" dengan melestarikan alam.

Menyelamatkan alam bukan berarti membuat dunia jatuh miskin. Sebaliknya, proses transisi menuju ekonomi hijau seperti pertanian regeneratif, teknologi pemulihan air, dan ekowisata, akan menciptakan sektor ekonomi baru yang nilainya mencapai triliunan dolar.

X-Curve melibatkan pengurangan subsidi yang merusak dan investasi swasta secara simultan, serta peningkatan investasi dalam solusi berbasis alam.

Yang terpenting, investasi ini harus ditujukan pada proyek-proyek yang sehat secara ekologis, dan banyak di antaranya harus menciptakan manfaat bersama yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi.