BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya

Perkebunan kelapa sawit belum memenuhi syarat

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante menilai, produksi crude palm oil (CPO) untuk biodiesel oleh perusahaan perkebunan kepala sawit di Papua, terutama di Kabupaten Sorong, belum memenuhi syarat dari aspek tata kelola dan sosial, serta tidak ramah lingkungan lingkungan.

"Artinya, berbagai macam industri yang berhubungan dengan biodiesel disebut sebagai energi terbarukan, itu harus memastikan tidak ada deforestasi di wilayah kerja mereka, tidak ada perampasan dan kekerasan yang dialami masyarakat," ujar Franky kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Mayoritas perkebunan kelapa sawit di Papua beroperasi di lanskap dataran tanah yang datar dan bukan kontur dengan kemiringan, seperti berada di wilayah perbukitan atau lereng.

Kondisi tersebut kebanyakan berasal dari kawasan hutan yang sebelumnya merupakan hutan produksi atau area beroperasinya perusahaan-perusahaan penebangan kayu (logging).

Baca juga:

• Kisah Jani, Bayi Orangutan Ditemukan Tanpa Induk di Kebun Sawit
• Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua

Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga beroperasi di area yang ditetapkan sebagai wilayah perbatasan.

"Nah, memang kebanyakan dari daerah ini berdasarkan lanskap dataran, tanah datar, bukan di kemiringan. Tapi, daerah-daerah ini sebelumnya memang sudah menjadi target ekonomi ekstraktif, yang didahului dengan operasi-operasi pengambilan lahan masyarakat setempat secara berdarah-darah," tutur Franky.

Ia menambahkan, sudah terjadi sejumlah kasus banjir pasca-ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua pada era kepresidenan Prabowo Subianto.

Misalnya, banjir di Sorong pada Oktober 2025. Saat itu, Franky berada di lokasi dan menyaksikan banjir di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.

Kemudian, banjir di Merauke pada April-Juni 2025.

"Nah, itu umumnya setelah ada pembukaan lahan," ucapnya.