BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelapa sawit sebagai komoditas memiliki berbagai keunggulan. Namun, tidak semua lahan di Indonesia cocok untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah membuat peta kesesuaian lahan di Indonesia untuk menentukan jenis tanaman komoditas atau pangan yang cocok untuk masing-masing lokasi.

Baca juga:

• Dedi Mulyadi Larang Sawit di Jawa Barat, Pakar IPB Nilai Kebijakan Tidak Tepat
• Tantangan Industri Sawit di Indonesia 2026, Produktif Tanpa Ekspansi Lahan

Peta kesesuaian lahan akan dimanfaatkan sebagai fondasi bagi pembangunan pertanian Indonesia ke depannya.

"Sawit tidak fit for all. Tidak fit untuk semua lokasi," ujar Kepala BRIN, Arif Satria dalam diskusi dan diseminasi riset Papua Harus Ditanami Kelapa Sawit? di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Selain itu, perlu pula pemetaan secara sosial untuk mengetahui apakah masyarakat di sekitar lahan tersebut bersedia hidup berdampingan dengan usaha perkebunan atau sektor pertanian lainnya.

"Karena bisa saja secara ekologis tetap, tapi secara sosial belum tentu tepat sehingga strategi untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di bidang perkebunan dan di bidang pertanian ini, mau tidak mau harus memperhatikan aspek-aspek sosial," jelas Arif.

Baca juga:

• Tutupan Hutan DAS Tamiang Aceh Tergerus Sawit dan Permukiman Selama 20 Tahun
• Ekspansi Sawit di TN Tesso Nilo, Konflik Agraria Kompleks hingga One Map Policy

Pohon sawit tidak cocok untuk semua lahan di Indonesia

Transformasi ekonomi dan sosial di Papua harus berjalan beriringan

KOMPAS.com/Manda Firmansyah Desmiwati (kiri) dan Lukas Rumboko Wibowo dari BRIN (kedua dari kiri); perwakilan masyarakat adat Moi, Desi Mansinau (tengah); serta Direktur Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante (kedua dari kanan) saat diseminasi dan diskusi hasil riset 'Papua Harus Ditanami Kelapa Sawit? di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Arif, dalam pemetaan secara sosial, peran sosiolog dan antropolog sangat diperlukan.

Ada beberapa komponen penting dalam pendekatan terbaru dalam sustainability science, dengan mengakomodasi local knowledge. Inilah yang membedakan sustainability science dengan environmental science yang memakai pendekatan positivistik dan selalu melihat hukum alam bersifat universal.

"Sustainability science cenderung lebih bukan konstruktivistik dan akan melihat dalam perspektif yang berbeda, selalu berusaha memahami bagaimana masyarakat memaknai lingkungannya. Nah, jadi sustainability science dengan human ecology ya, dengan social ecology, itu sangat-sangat berdekatan dan saling support," terang Arif. 

Arif menganggap transformasi ekonomi dan sosial di Papua harus berjalan beriringan. Aspek ekonomi, sosial, dan ekologi harus dicari titik keseimbangannya.

Jika rasionalitas ekonomi terlalu dominan maka terjadi kerusakan ekologis dan sosial. Namun, kalau rasionalitas ekologi terlalu dominan maka terjadi stagnansi atau kemandekan ekonomi.

Pendekatan transdisipliner atau mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dapat memecahkan permasalahan yang kompleks dengan mencari titik temu keseimbangan.

Pendekatan transdisipliner dengan melibatkan akademisi dari berbagai latar belakang keilmuan bisa menghasilkan perspektif baru dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi secara beriringan di Papua.

"Semoga perspektif inilah yang kemudian akan terus menguat di riset-riset ke depan, sehingga kita memberikan opsi-opsi yang penting buat pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait dengan arah pembangunan di daerah ke depan," ujar Arif.

Perkebunan kelapa sawit belum memenuhi syarat

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com BRIN tengah menyusun peta kesesuaian lahan nasional. Kepala BRIN menegaskan kelapa sawit tidak cocok ditanam di semua wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante menilai, produksi crude palm oil (CPO) untuk biodiesel oleh perusahaan perkebunan kepala sawit di Papua, terutama di Kabupaten Sorong, belum memenuhi syarat dari aspek tata kelola dan sosial, serta tidak ramah lingkungan lingkungan.

"Artinya, berbagai macam industri yang berhubungan dengan biodiesel disebut sebagai energi terbarukan, itu harus memastikan tidak ada deforestasi di wilayah kerja mereka, tidak ada perampasan dan kekerasan yang dialami masyarakat," ujar Franky kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Mayoritas perkebunan kelapa sawit di Papua beroperasi di lanskap dataran tanah yang datar dan bukan kontur dengan kemiringan, seperti berada di wilayah perbukitan atau lereng.

Kondisi tersebut kebanyakan berasal dari kawasan hutan yang sebelumnya merupakan hutan produksi atau area beroperasinya perusahaan-perusahaan penebangan kayu (logging).

Baca juga:

• Kisah Jani, Bayi Orangutan Ditemukan Tanpa Induk di Kebun Sawit
• Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua

Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga beroperasi di area yang ditetapkan sebagai wilayah perbatasan.

"Nah, memang kebanyakan dari daerah ini berdasarkan lanskap dataran, tanah datar, bukan di kemiringan. Tapi, daerah-daerah ini sebelumnya memang sudah menjadi target ekonomi ekstraktif, yang didahului dengan operasi-operasi pengambilan lahan masyarakat setempat secara berdarah-darah," tutur Franky.

Ia menambahkan, sudah terjadi sejumlah kasus banjir pasca-ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua pada era kepresidenan Prabowo Subianto.

Misalnya, banjir di Sorong pada Oktober 2025. Saat itu, Franky berada di lokasi dan menyaksikan banjir di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.

Kemudian, banjir di Merauke pada April-Juni 2025.

"Nah, itu umumnya setelah ada pembukaan lahan," ucapnya.