KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa pemotongan bantuan internasional dan kesenjangan pendanaan yang terus terjadi tengah melemahkan sistem kesehatan global.
Pasalnya, pemotongan bantuan ini terjadi seiring meningkatnya risiko pandemi, infeksi resisten obat, dan layanan kesehatan yang rapuh.
Dalam pidatonya di hadapan Dewan Eksekutif WHO di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan dampak pemotongan pendanaan yang menimbulkan konsekuensi signifikan.
“Tidak hanya berdampak pada pengurangan tenaga kerja, pemotongan bantuan bilateral yang tiba-tiba dan parah juga telah menyebabkan gangguan besar pada sistem dan layanan kesehatan di banyak negara,” katanya dikutip dari laman resmi United Nations, Senin (2/2/2026).
Ia pun menyebut tahun 2025 sebagai salah satu tahun tersulit dalam sejarah badan tersebut.
Baca juga: Minuman Manis Disebut Masih Murah, WHO Desak Negara Naikkan Pajaknya
Meskipun WHO telah berhasil menjaga agar upaya penyelamatan nyawa tetap berjalan, Tedros mengatakan bahwa krisis pendanaan tersebut menyingkap kerentanan yang lebih dalam pada tata kelola kesehatan global, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang berjuang keras untuk mempertahankan layanan-layanan esensial.
Krisis pendanaan WHO merupakan bagian dari penarikan diri yang lebih luas dari pendanaan kesehatan internasional, yang memaksa negara-negara untuk membuat pilihan sulit.
“Sebagai tanggapan terhadap pemotongan pendanaan, WHO mendukung banyak negara untuk mempertahankan layanan kesehatan esensial, dan untuk beralih dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian,” kata Tedros.
Ia pun menyebut beberapa strategi utama yang bisa dilakukan untuk membiayai sektor kesehatan antara lain dengan menerapkan pajak kesehatan yang lebih tinggi pada tembakau, alkohol, dan minuman manis.
Namun, skala kebutuhan yang belum terpenuhi tetap sangat besar.
Menurut WHO, 4,6 miliar orang masih kekurangan akses ke layanan kesehatan esensial, sementara 2,1 miliar menghadapi kesulitan keuangan karena biaya kesehatan.
Pada saat yang sama, dunia menghadapi proyeksi kekurangan 11 juta tenaga kesehatan pada tahun 2030, lebih dari setengahnya adalah perawat.
Kendati demikian, Tedros juga mengungkapkan WHO tidak sampai bangkrut parah karena negara anggotanya setuju menaikkan iuran wajib. Dengan begitu, WHO tidak lagi terlalu bergantung pada sumbangan sukarela yang biasanya sudah diatur penggunaannya oleh si penyumbang.
Jika tidak menyetujui peningkatan iuran wajib, Tedros bilang situasinya bisa jauh lebih buruk daripada sekarang.
Baca juga: WHO Rilis Rekomendasi Makanan Sehat untuk Sekolah di Seluruh Dunia
Berkat perubahan aturan tersebut, WHO sudah berhasil mengumpulkan sekitar 85 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk anggaran inti tahun 2026-2027.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya