Praktik Sustainability Perusahaan Indonesia Belum Masif, Padahal Rentan Krisis Iklim

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, praktik sustainability atau keberlanjutan perusahaan Indonesia belum dilakukan secara masif. Padahal Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

"Kenapa demikian? Indonesia berada di daerah tropis berada pada lintang rendah mulai dari enam lintang utara di bagian paling utara, kemudian 11 lintang selatan di bagian selatan kita maka daerah itu sejatinya daerah yang paling rentan terkait dengan perubahan iklim," kata Hanif dalam ESG Sustainability Forum 2026 yang ditayangkan daring, Selasa (3/2/2026).

Baca juga:

• Menteri LH Sebut Faktor Urbanisasi di Balik Longsor Cisarua
• KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Triliun Terkait Banjir Sumatera Utara

Ia lalu menyoroti, kencangnya pembangunan kawasan industri, termasuk di Jakarta, yang tidak diimbangi dengan pertimbangan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, Jakarta mengalami penurunan muka tanah tiga sampai lima sentimeter per tahun.

Bahkan, di beberapa wilayah ada yang penurunannya mencapai 30 sentimeter.

Maka dari itu, Hanif menekankan bahwa prinsip environmental, social, and governance (ESG) harus menjadi momentum untuk menyelaraskan kepentingan dunia usaha dengan upaya membangun ketahanan iklim jangka panjang.

"ESG ini harus menjadi suatu momentum untuk kita menyelaraskan antara keinginan pragmatis kita dalam memajukan perusahaan, juga untuk membangun ketahanan iklim. Pandangan kita dalam visi-visi perusahaan yang mengambil segmen yang sangat pendek atau dramatis atau pragmatis, tentu perlu kita cermati," jelas dia.

Baca juga:

• Penerapan Standar IRMA Dinilai Jadi Kunci Pemenuhan ESG Tambang Nikel di RI
• Menteri LH Kaitkan Longsor Cisarua dengan Pola Makan, Pakar ITB Sebut Terlalu Jauh

Menteri LH sebut praktik sustainability Indonesia belum masif

Singgung bencana hidrometeorologi yang disebabkan aktivitas manusia

KOMPAS.com/CRISTISON SONDANG PANE Proses pemberisihan jalan dari material batu, kayu pasca banjir dan longsor melanda permukiman warga di Pagaran Lumbung I, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara pada Selasa (25/11/2025). Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyoroti belum masifnya praktik keberlanjutan yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Hanif turut menyinggung bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan banjir bandang, karena aktivitas manusia.

Banjir besar yang melanda Sumatera Utara pada November 2025, misalnya, menyebabkan kerusakan dengan kerugian lebih dari Rp 50 triliun dan membutuhkan biaya pemulihan hingga lebih dari Rp 60 triliun.

Jumlah tersebut hanya memberikan gambaran terkait kerugian materil, belum mempertimbangkan kehilangan nyawa yang menelan korban jiwa hingga 1.204 orang berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tentu ini kemudian mengkoreksi apa yang telah kita dengung-dengungkan, apa yang telah kita oleh kita mungkin oleh pemerintah, oleh para pemimpin perusahaan bahwa kita adalah perusahaan yang berkelanjutan," ucap Hanif.

"Namun, alam telah melakukan kalibrasinya. Alam tidak pernah berbohong terhadap apa yang kita telah berbuat kepada alam. Sehingga bahaya atau bencana hidrometeorologi ini merupakan suatu kenisayaan," tambah dia.

Dia pun meminta semua perusahaan mengedapankan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama operasionalnya.

"Untuk itu maka langkah-langkah yang demikian masif di dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap bermasalah ini harus benar-benar muncul, tidak hanya dinarasikan dalam forum-forum ESG yang kemudian hanya berakhir seremonial," sebut Hanif.

Baca juga:

• Menteri LH Sebut Dataran Tinggi Lebih Aman Jadi Hutan daripada Lahan Palawija
• Gugatan KLH Soal Banjir Sumatera, Menteri LH Sebut Tak Boleh Diam Ketika Lingkungan Rusak

ESG jadi modal investasi Indonesia 

Diberitakan sebelumnya, praktik ESG dinilai tak lagi menjadi sekadar laporan perusahaan di Indonesia.