Mandatori Biodiesel Sawit Hemat Devisa Rp 720 Triliun dan Tekan Emisi 228 Juta Ton CO2

DEPOK, KOMPAS.com - Kebijakan mandatori biodiesel disebut telah menghemat devisa negara hingga Rp 720 triliun dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 228 juta ton karbon dioksida (CO2) selama periode 2015–2025.

Riset bahan bakar nabati terbarukan pengganti solar, untuk mesin diesel atau biodiesel dari minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), di Indonesia telah dimulai sejak 1990-an. Bauran biodiesel terus meningkat seiring dengan penguatan kebijakan mandatori yang dimulai tahun 2009.

Baca juga:

• Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
• Sebelum Terbakar Revolusi Biodiesel

“Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru sekitar satu juta kiloliter, kini sudah mencapai sekitar 15 juta kiloliter. Artinya naik lebih dari 1.100 persen,” ujar Pimpinan Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).

Mandatori biodiesel hemat devisa hingga Rp 720 triliun

Bertahap mencapai ketahanan dan kedaulatan energi

Freepik Ilustrasi SPBU. Kebijakan mandatori biodiesel sejak 2015 menghemat devisa hingga Rp 720 triliun dan menurunkan emisi GRK 228 juta ton CO2.

Realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter sepanjang tahun lalu. Capaian tersebut dinilai mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan mengatakan, kebijakan mandatori B50, atau mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel dengan 50 persen solar, masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis.

“Penghematan dari sisi devisa karena mengurangi impor solar, menurunkan emisi GRK, dan yang terpenting ke depan kita bisa secara bertahap mencapai ketahanan, kemandirian, sekaligus kedaulatan energi kita,” tutur Fadhil.

Biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal, sebelum disalurkan ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan industri.

Baca juga:

• Pengusaha Sawit Kesulitan Ekspor karena Kebijakan Biodiesel B40, Kok Bisa?
• Selain Biodiesel, Pertamina NRE Dorong Bioetanol Jadi BBM

Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Herbert Wibert Victor mengatakan, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter pada 2026.

"Untuk alokasi yang kami mau jalan, baru mulai Januari ini, kami alokasikan itu sekitar 14,5 juta kiloliter," tutur Herbert.

Kementerian ESDM menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar untuk menjaga keberlanjutan kebijakan mandatori, termasuk untuk sektor public service obligations (PSO) dan non-PSO.

"Pemerintah memutuskan sebagian bisa di-blending dan hanya untuk yang selalu subsidi atau PSO ya. Sementara yang non-PSO tidak bisa di-blending, apa adanya. Tergantung dari harga sawit sekilonya, kami menggunakan (harga yang dihitung berdasarkan rata-rata CPO) KPB (kharisma pemasaran bersama)," jelas Herbert.

ANTARA Seorang staf menunjukkan sampel biodiesel di stan pameran pada ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan uji lab terhadap tiga campuran B50 atau bakar bahan hasil dari pencampuran solar dan biodiesel dari minyak sawit sebesar 50 persen.

Tepatnya, 50 persen biodiesel berbentuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME); sebesar 35 persen FAME dan 15 persen biodiesel berbentuk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO); serta 40 persen FAME dan 10 persen HVO.

Ketiga campuran tersebut diuji lab terhadap solar eksisting yang diproduksi PT Pertamina dan solar dengan kandungan sulfur rendah atau 50 parts per million (PPM).

Hasilnya, pencampuran 35 persen FAME, 15 persen HVO, dan solar dengan kandungan sulfur rendah menjadi B50 berkualitas terbaik.

Namun, percampuran tersebut akan berdampak pada harga B50 di pasar karena biaya produksi HVO bisa dua kali lipat lebih tinggi ketimbang FAME. Padaha, kalau persentase campuran HVO lebih banyak, kandungan sulfurnya semakin rendah.

Baca juga:

• Pengembangan Biodiesel Wajib Perhatikan Kelestarian Hutan
• KAI Bakal Gunakan Biodiesel B40 Secara Bertahap

"Kami pakai solar yang paling banyak tersedia sekarang. Jadi, memang (kandungan) sulfurnya masih sekitar 2.000 PPM ya per liter. Dari situ, kami memang pengennya sulfurnya lebih rendah, tapi yang ada memang segitu ya. Jadi, ini yang kami pilih memang solar yang ada, kami uji dengan B50 full FAME. Jadi enggak ada tambahan HVO karena tadi sudah di depan mata, dua kali lipat harganya," ujar Eniya dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Prince Outlook (IPOC2025) di Bali, Kamis (13/11/2025).

Kandungan sulfur pada sebesar 2.000 PPM termasuk tinggi, terutama jika dibandingkan dengan standar emisi modern, seperti Euro 4.

Dalam uji jalan pada awal Desember 2025 nanti, ESDM memutuskan menggunakan campuran solar yang diproduksi Pertamina saat ini, yang kandungannya sulfur 2.000 PPM, dengan 50 persen FAME.

ESDM menghitung proses penyesuaian mesin selama masa uji jalan B50 dengan campuran tersebut, yang akan digelar secara serentak terhadap enam jenis kendaraan.

Kendaraan tersebut adalah kendaraan penumpang, kapal, truk di kawasan tambang, kereta api, genset, serta alat dan mesin pertanian. Namun, estimasi selesainya masa uji jalan berbeda-beda untuk enam jenis kendaraan dari berbagai sektor itu.

"Ada yang (selesai) dua bulan, ada yang empat bulan, ada yang enam bulan, (dan) yang paling lama delapan bulan," tutur Eniya.